Pemkab Subang memang sudah punya, bahkan sangat banyak, aplikasi untuk melayani publik. Mulai dari aplikasi aduan publik: Lapor Kang. Aplikasi pembayaran pajak, aplikasi desa wisata, perizinan, dan lainnya.
Tapi dari sederet aplikasi itu, belum massif direspons masyarakat. Penyebabnya bisa ditebak, karena kurang tersosialisasikan atau karena aplikasinya sendiri yang sulit digunakan. Mungkin Dinas Kominfo Subang dan dinas pembuat aplikasi yang tahu berapa pengunjung dan pengguna aplikasi itu tiap harinya. Tapi publik bisa tahu rating dan komentar di ulasannya.
Ada beberapa aplikasi yang tidak ada ulasan alias kurang direspons, ada pula aplikasi yang dikeluhkan. Bisa diunduh tapi tidak bisa digunakan, fitur tidak lengkap hingga minim respons. Padahal hadirnya aplikasi digital itu untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya.
Baca Juga:Wdnsdy Perkenalkan AJ5: Superbike dengan Komponen Sesuai SeleraAirlangga Hartarto Hibahkan Bantuan Dua Bus Listrik dan Microbus untuk UGM
Kondisi ini hanya akan memboroskan anggaran dan tidak memudahkan. Malah bikin masyarakat jengkel karena aduan tidak ditanggapi atau layanan yang disajikan di aplikasi tidak berjalan.
Jika hal itu terus dibiarkan maka era digital yang seharusnya menumbuhkan kepercayaan publik, akan meninggalkan kesan antipati dari publik. Â Setidaknya dari generasi milenial. Tapi sebenarnya masih bisa disiasati. Yaitu dengan memaksimalkan informasi melalui media sosial.
Lalu bagaimana kondisi media sosial lembaga publik di Subang? Melalui sebuah kegiatan kajian di tahun 2020 di Dinas Kominfo, dari 27 dinas yang disurvey hanya 20 dinas yang memiliki media sosial. Itu pun sangat jarang di-update, passif alias tidak merespons netizen dan sebagian lagi dalam kondisi mati suri. Sedangkan dinas yang memiliki website yang baik, update dan lengkap jauh lebih sedikit. malu kalau disebutkan. Anda bisa cari sendiri.
Sudah bisa disimpulkan, publik mengetahui program pemerintah hanya dari: mulut ke mulut, gosif, media massa, medsos netizen, medsos (IG) bupati dengan follower 14 ribu, medsos wakil bupati (IG) follower 7 ribu, media sosial Pemda dan humas/protokolpim. Yang terbaru: melalui kegiatan Omat (Obrolan Kang Jimat).
Padahal, anak muda yang melek digital dari kelompok milenial dan gen Z akan jadi kelompok masyarakat dominan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Hari ini jumlah mereka lebih dari 50 persen jumlah penduduk. Seharusnya, pemerintah mendesain layanan publik berbasis digital yang lebih baik, dimulai dari sekarang. Mereka tidak mungkin menanyakan pembangunan ke kepala desa, camat, atau kepala dinas secara langsung. Mereka cenderung mengakses media sosial melalui gadget-nya untuk mendapat informasi.