Jika tidak peka dan relevan mendesain kebijakan layanan publik, maka akan ketinggalan. Sebab sekarag, digital menjadi salahsatu parameter untuk mengukur layanan publik. Sejauh mana pemerintah berinteraksi hingga kolaborasi. Juga sejauh mana pemerintah menyajikan data publik. Dengan cara itu, akan terjadi transparansi dan menumbuhkan kepercayaan publik.
Lalu, apakah setiap dinas sudah punya operator digital yang kompeten? Tenaga IT yang kompeten? Jika belum, wajar saja website dan official medsos dinas tidak terurus. Wajar jika aduan masyarakat via layanan digital tidak direspons. Semuanya masih setengah. Setengah kemampuan, setengah anggaran, setengah digital.(*)