oleh

Setengah Digital

KATANYA sekarang zaman aplikasi. Zaman digital. Tinggal gesek, tinggal klik. Layanan digital apa saja yang sudah berupa aplikasi? Tinggal klik play store, ketik saja apa yang kita cari, maka akan muncul. Misal, klik ‘Subang’ akan muncul begitu banyak aplikasi yang menggunakan kata kunci ‘Subang’.

Mulai dari aplikasi bisnis berbasis digital hingga aplikasi untuk pelayanan atau informasi publik. Misal ketikan juga kata kunci ‘Jawara’ maka akan muncul beragam aplikasi yang dulu pernah ramai di-launching. Sejak awal era pemerintahan ‘Jawara’.

Di era digital memungkinkan kita jadi lebih mudah dalam segala hal. Karena memang manusia menciptakan teknologi untuk memudahkan segala urusan. Mulai dari penciptaan teknologi mesin cetak, sepeda, telepon, motor, mesin cuci, komputer hingga penemuan jaringan internet. Semua itu agar hidup kita lebih mudah, murah, cepat, praktis dan efesien.

Dulu, jika kita ingin menyampaikan pesan kepada seseorang maka harus jalan kaki, berkuda atau naik kendaraan. Minimalnya mengirim surat. Akan tiba beberapa hari. Sekarang jauh lebih murah dan mudah. Kita kita tinggal klik nomor hape orang yang dituju, maka sudah bisa langsung ngobrol. Bahkan dengan jaringan internet, kita bisa video call.

Begitu juga layanan publik. Seharusnya, di era canggih, digital seperti sekarang, semua harus sudah bisa terkoneksi. Basis data nomor KTP seharusnya sudah bisa mengakses segala layanan publik. Menampilkan biodata, asuransi kesehatan, status kesehatan, hingga informasi lainnya.

Tapi yang terakhir itu: terkoneksi, masih sulit. Data di rumah sakit, Puskesmas, laboratorium kesehatan, perbankan, masih terpisah. Harap maklum, jika kita datang ke rumah sakit, Puskesmas, perbankan masih harus ngisi formulir manual. Atau masih pula diminta KTP, kartu asuransi bahkan kartu keluarga (KK) dalam bentuk fisik.

Bagaimana layanan publik lainnya? Bagaimana pemerintah merespons aduan masyarakat? Yang dari dulu dikenal lebih mudah: menghubungi pemadam kebakaran (Damkar). Itu pun kadang, masih melalui jalur birokrasi: warga lapor RT-RT lapor Kades-Kades lapor kecamatan-kecamatan kontak petugas Damkar.

 

Padahal, warga sudah bisa klik langsung nomor Damkar. 24 jam siaga! Tapi, warga belum terbiasa. Atau lupa menyimpan nomor teleponnya. Harus dibiasakan seperti menyimpan rekening listrik atau surat perhiasan.

Pemkab Subang memang sudah punya, bahkan sangat banyak, aplikasi untuk melayani publik. Mulai dari aplikasi aduan publik: Lapor Kang. Aplikasi pembayaran pajak, aplikasi desa wisata, perizinan, dan lainnya.

Tapi dari sederet aplikasi itu, belum massif direspons masyarakat. Penyebabnya bisa ditebak, karena kurang tersosialisasikan atau karena aplikasinya sendiri yang sulit digunakan. Mungkin Dinas Kominfo Subang dan dinas pembuat aplikasi yang tahu berapa pengunjung dan pengguna aplikasi itu tiap harinya. Tapi publik bisa tahu rating dan komentar di ulasannya.

Ada beberapa aplikasi yang tidak ada ulasan alias kurang direspons, ada pula aplikasi yang dikeluhkan. Bisa diunduh tapi tidak bisa digunakan, fitur tidak lengkap hingga minim respons. Padahal hadirnya aplikasi digital itu untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Kondisi ini hanya akan memboroskan anggaran dan tidak memudahkan. Malah bikin masyarakat jengkel karena aduan tidak ditanggapi atau layanan yang disajikan di aplikasi tidak berjalan.

Jika hal itu terus dibiarkan maka era digital yang seharusnya menumbuhkan kepercayaan publik, akan meninggalkan kesan antipati dari publik.  Setidaknya dari generasi milenial. Tapi sebenarnya masih bisa disiasati. Yaitu dengan memaksimalkan informasi melalui media sosial.

Lalu bagaimana kondisi media sosial lembaga publik di Subang? Melalui sebuah kegiatan kajian di tahun 2020 di Dinas Kominfo, dari 27 dinas yang disurvey hanya 20 dinas yang memiliki media sosial. Itu pun sangat jarang di-update, passif alias tidak merespons netizen dan sebagian lagi dalam kondisi mati suri. Sedangkan dinas yang memiliki website yang baik, update dan lengkap jauh lebih sedikit. malu kalau disebutkan. Anda bisa cari sendiri.

Sudah bisa disimpulkan, publik mengetahui program pemerintah hanya dari: mulut ke mulut, gosif, media massa, medsos netizen, medsos (IG) bupati dengan follower 14 ribu, medsos wakil bupati (IG) follower 7 ribu, media sosial Pemda dan humas/protokolpim. Yang terbaru: melalui kegiatan Omat (Obrolan Kang Jimat).

Padahal, anak muda yang melek digital dari kelompok milenial dan gen Z akan jadi kelompok masyarakat dominan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Hari ini jumlah mereka lebih dari 50 persen jumlah penduduk. Seharusnya, pemerintah mendesain layanan publik berbasis digital yang lebih baik, dimulai dari sekarang. Mereka tidak mungkin menanyakan pembangunan ke kepala desa, camat, atau kepala dinas secara langsung. Mereka cenderung mengakses media sosial melalui gadget-nya untuk mendapat informasi.

Jika tidak peka dan relevan mendesain kebijakan layanan publik, maka akan ketinggalan. Sebab sekarag, digital menjadi salahsatu parameter untuk mengukur layanan publik. Sejauh mana pemerintah berinteraksi hingga kolaborasi. Juga sejauh mana pemerintah menyajikan data publik. Dengan cara itu, akan terjadi transparansi dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Lalu, apakah setiap dinas sudah punya operator digital yang kompeten? Tenaga IT yang kompeten? Jika belum, wajar saja website dan official medsos dinas tidak terurus. Wajar jika aduan masyarakat via layanan digital tidak direspons. Semuanya masih setengah. Setengah kemampuan, setengah anggaran, setengah digital.(*)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *