oleh

Deadlock APBD-P 2021 Pemkab Subang Ada Motif Lain? Begini Analisa Pengamat Kebijakan

SUBANG-Deadlock penetapan APBD Perubahan 2021 menjadi sorotan banyak pihak. Pengamat kebijakan publik Kaka Suminta mengingatkan agar eksekutif dan legislatif mengutamakan kepentingan rakyat.

Menurut Kaka, jika eksekutif melakukan keterlambatan pengajuan nota pengantar APBD Perubahan tidak bisa dianggap enteng. “Ini menandakan beuruknya kinerja, yang bisa berakibat pada tahapan pembangunan dan pelayanan secara keseluruhan,” ujar Kaka.

“Namun Dewan sesuai fungsinya khususnya kontrol dan anggaran seharusnya tak membiarkan ini terjadi, bukan malah membuat deadlock. Apalagi jika ada motif lain, terkait dengan kepentingan alokasi anggaran yang sebenarnya tak berdasarkan kepentingan publik,” lanjut mantan Ketua KPUD Subang itu.

Menurutnya, deadlock pengesahan APBD ini juga menggambarkan buruknya kinerja Dan komunikasi eksekutif dan legislator.

“Ini seperti membuka borok masing-masing. Tentu itu sangat disayangkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pengesahan APBD Perubahan 2021 Pemkab Subang hingga kini masih belum disahkan. Sidang paripurna Senin (18/10) kemarin gagal digelar. Jumlah anggota DPRD Subang tidak memenuhi kuorum.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *