oleh

Terungkap! Penyakit Kronis Perencanaan dan Serapan APBD Subang

SUBANG-Pemerintahan Jimat-Akur masih terlilit sejumlah kendala dalam mengendalikan APBD. Sejumlah masalah sudah kronis dan terus berulang setiap tahun. Di antaranya kebiasaan birokrasi dalam menjalankan program. Setiap tahun anggaran selalu terlambat melaksanakan program yang dibiayai APBD.

Demikian diungkapkan mantan anggota DPRD Subang “Boby” Haerul Anwar. Menurutnya, kebiasaan itu sudah berlangsung lama sejak dirinya dua periode menjadi anggota DPRD.

“Di Pemkab Subang ini ada kebiasaan kegiatan (yang dibiayai APBD, red) baru bisa dieksekusi di bulan empat atau lima, padahal di sejumlah daerah lain itu di bulan Februari sudah bisa dilaksanakan. Akibatnya, serapan anggaran rendah, lambat dan kualitas pekerjaan sudah bisa kita prediksi,” ungkap Boby dalam diskusi membedah APBD, Jumat (29/10) lalu.

Hal itu menurut Boby terus terjadi selama dirinya menjadi anggota DPRD periode 2009-2019. Menurutnya, banyak faktor hal itu bisa terjadi. Di antaranya persoalan sumber daya manusia (SDM) ASN Pemkab Subang dan dalam perencanaan.

Maka ketika terjadi keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2021 hingga dievaluasi dan tidak dijalankan, menurut Boby, sudah tidak mengherankan. Melihat kinerja OPD maupun tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang tidak banyak berubah.

Dalam hal perencanaan, kata Boby, juga tidak kalah membahayakan, yaitu banyaknya program selundupan yang seringkali mengakibatkan tunda bayar. “Selain APBD yang katanya ditolak itu, saya juga memperhatikan serapan anggaran yang masih rendah baru 50 persen, padahal ini sudah akhir tahun. Ditambah seringkali banyak program di luar yang direncanakan, itu yang seringkali mengakibatkan tunda bayar,” tandas mantan Sekretaris PAN itu.

Hal itu pula yang menjadi ‘PR’ Bupati Subang untuk menempatkan ASN TAPD yang tepat. Sehingga merencanakan dan menjalankan program lebih efektif.

Sementara menurut salahseorang ASN Pemkab Subang Tita Terista yang ikut dalam diskusi, persoalan APBD Subang sudah terasa sejak 2017. Saat itu kata Tita, setiap OPD mulai merasakan bahwa program yang sudah disetujui pun rawan tidak bisa dilaksanakan.

“Kami di ASN merasakan gejala ini sudah dari tahun 2017. Anggaran OPD sering dipangkas besar-besaran dan kita dibayangin “bintang”. Istilahnya ada program yang ditunda, “dibintangin”. Itu artinya bisa dilaksanakan atau tidak. Berarti uangnya bisa ada, bisa tidak,” ungkap Tita.

Tapi menurut Tita pemerintah sebenarnya sudah berupaya membuat sistem perencanaan dan penganggaran lebih baik. Di antaranya dengan adanya sistem SIPD. “Seharusnya dengan sistem itu tidak lagi kegiatan yang tidak terencana lalu dibiayai,” pungkasnya.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *