oleh

Nyaris Legalkan Zina, Permendikbudristek Menuai Kontroversi

Nyaris Legalkan Zina, Permendikbud Menuai Kontroversi. Terbitnya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dikritisi dan tuai kontroversi.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan dasar hukum dikeluarkannya Peraturan Mendikbudristek tersebut.

Pada dasarnya, seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek mestinya mengacu pada Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang itu dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa saja mempunyai kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.

“Maka terbitnya Peraturan Menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada,” jelas Ledia, dilansir dari Fin, Rabu (3/11).

Selain itu, Ia juga menyayangkan bahwa terdapat sejumlah muatan dalam isi Peraturan Menteri itu jauh dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme.

Bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual tersebut, malah justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang termuat di pasal 3.

Padahal, sangat jelas Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan.

Di samping ketiadaan landasan norma agama, muatan-muatan Peraturan Menteri tersebut menurut Ledia banyak memasukkan unsur liberal saat mengambil sikap.

Ledia yang menjabat sebagai Politisi PKS itu juga menjelaskan, bahwa definisi kekerasan seksualnya menjadi bias. Cpntohnya, saat memasukkan salah satu jenis kekerasan seksual pada ‘penyampaian ujaran yang mendiskriminasi identitas gender’.

Nyaris Legalkan Zina, Permendikbudristek Menuai Kontroversi

Kemudian, Peraturan Menteri ini memasukkan persoalan ‘persetujuan’ atau yang biasa dikenal sebagai _consent_ menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada pasal 5 ayat 2.

Bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Ditambah dengan tidak dimasukkannya norma agama, generasi muda kita seolah digiring pada satu konteks bahwa ‘dengan persetujuan suatu perilaku terkait seksual bisa dibenarkan’ . Jelas-jelas berbahaya ini,” kritik Anggota Baleg DPR RI tersebut.

Ia lalu memberi contoh, bahwa banyak terjadi hubungan seks di luar nikah yang diawali dengan persetujuan atau suka sama suka. Ditambah lagi mulai munculnya perilaku LGBT dengan terang-terangan di masyarakat.

“Padahal dalam norma agama, seks di luar nikah juga perilaku LGBT bukan sesuatu yang dibenarkan,” jelasnya

Selanjutnya, secara keseluruhan Ledia melihat, bahwa isi dari Peraturan Menteri tersebut belum dapat memberikan pencegahan dan perlindungan secara hukum, namun hanya sekedar menyampaikan sanksi administratif internal.

Setelah dicermati, peraturan menteri ini hanya menambah beban birokratisasi administrasi baru dengan segala ketentuan perizinan dan belum menampakkan satu klausulpun yang bisa memastikan proses hukum berjalan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual,”  pungkasnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar