oleh

Ini Penyebab Potensi Kerugian Negara Akibat Maladministrasi Pengelolaan Aset

BANDUNG-Pada tahun 2021 khususnya mengenai subtansi agraria/pertanahan, Tim Pemeriksa Ombudsman RI pada Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Jawa Barat menaruh perhatian khusus pada permasalahan pengelolaan aset negara yang masih terdapat sengketa antara pemerintah dengan masyarakat.

Kepala Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, Noer Adhe Purnama, SH.,MH menyebutkan, ada tiga aspek penyebab permasalahan pengelolaan aset negara antara lain aspek administratif, fisik dan hukum.

Noer menjelaskan, hal yang sangat penting dalam aspek administrasi, mengingat pada aspek ini proses penatausaha-an Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) perlu dilakukan tata kelola yang baik untuk kemudian “diamankan” pada sisi administrasinya. Setelah proses penatausaha-an intansi yang memiliki BMN/BMD tersebut, harus melakukan pendaftaran hak atas aset yang umumnya berupa lahan/tanah dimaksud yaitu sertifikasi.

“Pada aspek administratif ini, termasuk melakukan pembukuan, yaitu kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/BMD dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang/pengelola barang,” jelasnya, Kamis (6/1).

Dia mengatakan, selanjutnya setelah dilakukan pembukuan yaitu, inventarisasi sebagai kegiatan pendataan, pencatatan pada kertas kerja dan pelaporan hasil pendataan sebagai BMN/BMD. Data yang ada menunjukkan bahwa dalam tahap administrasi ini, potensi maladministrasi yang sering kali timbul, dikarenakan kebanyakan instansi penyelenggara pelayanan publik tidak “clear” melakukan tahapan demi tahapan pada aspek administrasi, asal penting tercatat sebagai pengelola BMN, namun tidak dilanjutkan kepada tahapan pendaftaran hak yaitu sertifikasi lahan.

“Hal ini menjadi rawan sengketa karena terjadi gugatan hukum di kemudian hari, selanjutnya pihak instansi baru menyadari hal ini dan melakukan pendaftaran hak atas lahan untuk memperoleh sertifikasi. Permasalahan tersebut muncul dan menjadi objek dalam pemeriksaan laporan, yang menjadi temuan oleh Tim Pemeriksa Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat, atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat/pelapor,” bebernya.

Kemudian, perspektif pada tahapan pengamanan aset atas barang milik negara dalam aspek fisik, adalah untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan kuantiti barang dan hilangnya barang BMN/BMD dimaksud.

Menurut Noer, pada aspek fisik, potensi maladministrasinya adalah cenderung terjadi penurunan fungsi barang dan bahkan hilangnya barang BMN/BMD tersebut. Misal saja, bahwa BMN/BMD tersebut diketahui telah tercatat atau telah dilakukan penatausahaan aset sejak tahun 1956, kemudian tercatat sebagai pengelola BMN tersebut pada tahun 2021, namun di sisi lain, pada tahun 1999 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat umum.

“Hal yang menjadi pertanyaan dimana tanggung jawab instansi penyelenggara pelayanan publik tersebut selama ini dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan asset BMN tersebut kepada negara?,” tanyanya.

Noer menjelaskan, pengamanan dalam aspek hukum bertujuan untuk mempertahankan status suatu aset BMN/BMD agar dapat terlindung dari suatu sengketa hukum, sengketa kepemilikan yang bila tidak dilakukan maksimal dapat berujung pada hilang atau beralihnya aset negara kepada yang pihak lain yang seharusnya tidak berhak.

“Hal ini sangat perlu menjadi atensi sungguh- sungguh dan membutuhkan solusi penyelesaian yang tuntas, karena kecenderungan pengelola BMN/BMD/Pemerintah (instansi penyelenggara pelayanan publik) akan berhadapan dengan masyarakat sendiri, karena sejak awal diduga abai merawat asetnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, perlu menjadi atensi pemerintah agar tata kelola aset tersebut dilakukan secara baik dan benar sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, masyarakat yang mengeluhkan keberatan terhadap sengketa aset dengan pemerintah ini sebagian besar disebabkan karena adanya ketidakpastian penyelesaian dan penundaan berlarut (undue delay) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum/administratif terhadap pelayanan yang diberikan.

“Selain kerugian pada sisi masyarakat, Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Jawa Barat melihat adanya dugaan kerugian pada negara yang ditimbulkan akibat tidak adanya ketidakpastian hukum tersebut. Oleh karenanya, perlu secara terus menerus mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai pengelola BMN/BMD untuk dapat memperkuat, menyempurnakan proses dan tahapan-tahapan dalam pengelolaan BMN/BMD,” jelasnya.

“Selain itu, instansi penyelenggara pelayanan publik, agar memberikan atensi untuk tidak terjadi pembiaran atas permasalahan dengan membuat sistem penyelesaian masalah yaitu sistem pengelolaan pengaduan internal instansi khusus yang berkaitan dengan sengketa aset,” jelasnya.

Noer menerangkan, perlu membuat skema penyelesaian masalah dengan melibatkan lintas sektor instansi yang memiliki kewenangan agar penyelesaiannya dapat komperehensif dan tuntas.

“Beberapa skema penyelesaian pengaduan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik dan kepatuhan pada pelaksanaan UU Pelayanan Publik adalah membuat skema penyamapaian tindaklanjut penyelesaian pengaduan, skema ganti rugi atau kompesansi atau kerohiman (jika ada) agar membantu penuntasan masalah dan yang terakhir adalah skema penyampaian informasi tindak lanjut pengaduan tersebut kepada pengadu atau masyarakat sebegai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” pungkasnya.(ysp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *