oleh

Soal Penyertaan Modal ke bank bjb Ditunda, DPRD Sebut Evaluasi Gubernur Baru Turun Setelah Penetapan APBD

SUBANG-Penundaan penyertaan modal dari Pemda Subang ke bank bjb karena tak sesuai mekanisme mendapat reaksi dari  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Subang. Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyebut penundaan itu karena penetapan Reperda penyertaan modal dilakukan setelah penetapan Reperda APBD. Semestinya, penetapan Reperda penyertaan modal dilakukan terlebih dahulu.

Ketua Bapemperda DPRD Subang, Lutfi Isror menyampaikan alasan raperda penyertaan modal baru ditetapkan setelah Raperda APBD 2022.  Menurutnya, evaluasi gubernur berkaitan dengan Raperda penyertaan modal baru turun setelah penetapan APBD 2022.

“Raperda Penyertaan Modal Pemda Subang pada PT bjb, evaluasi gubernurnya/fasilitasi dari biro hukum baru turun setelah penetapan APBD tahun 2022,” ungkap Lutfi kepada Pasundan Ekspres, Selasa (11/1).

Dia mengatakan, secara prosedur bahwa Raperda Penyertaan Modal Pemda Subang ke PT bjb telah melalui tahapan penyusunan. Mulai dari sosialisasi, penyusunan akademik, pembahasan raperda, fasilitasi biro hokum pemprov, evaluasi gubernur, penetapan dan penomoran.

Dia menyampaikan, dalam membuat Raperda ada tahapan sesuai  UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Makanya harus dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan,” jelasnya.

Lutfi menjelaskan, tahapannya antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan.

“Dan kita pembahasan tingkat 1 antara eksekutip dengan DPRD. Rancangan yang sudah disetujui oleh pimpinan baru diajukan ke Gubernur untuk di fasilitasi dan di evaluasi,” jelasnya.

Lutfi mengatakan, raperda penyertaan modal tersebut merupakan usul dari Pemda Subang.

Sekretaris BKAD Subang, Khairil Syahdu menjelaskan alasan penyertaan modal untuk bank bjb terpaksa harus ditunda. Sesuai UU No 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah, seharusnya Raperda penyertaan modal ditetapkan lebih awal sebelum berita acara persetujuan APBD.

“Kami tunda itu, karena memang menurut UU tidak dibenarkan, seharusnya Perda Pernyertaan Modal dulu, baru penetapan APBD itu baru kita bisa melaksanakan. Di kita Perdanya (penyertaan modal, red) baru ditetapkan kemarin kan, jadi tidak bisa,” ungkapnya.

Namun bukan berarti Perda tersebut menjadi sia-sia. Kahiril menjelaskan Perda tersebut tetap bisa digunakan pada anggaran perubahan atau pada APBD murni tahun depan.

Dia menegaskan, ditundanya penyertaan modal, bukan berarti tidak ada uang, melainkan ada miskomunikasi soal mekanisme saja.

“Kita sudah sertakan kalau uangnya itu dalam APBD murni, karena mekanismenya keliru, maka dialihkan dulu dan penyertaan modal ditunda. Pengalihannya untuk hal-hal yang belum tercover seperti pembayaran honorium P3K,” tambahnya.

Tidak hanya Kabupaten Subang saja yang mengalami kekeliruan mekanisme tersebut.  Khairil mengungkapkan, hal tersebut terjadi pula di Kabupaten Depok.

Khairil mengatakan, semula penyertaan modal untuk bank bjb dipersiapkan sekitar Rp5 miliar.

“Ya mudah-mudahan di perubahan atau di murni tahun depan bisa dilaksanakan, disesuaikan dengan kemampuan keungan daerah,” tukasnya.(ysp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *