NGAMPRAH– Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai tahun 2023 mulai menggunakan satu data yang sudah terintegrasi. Selama ini, data yang digunakan di Pemkab Bandung Barat masih bersifat sektoral sehingga data antara satu perangkat kerja, dengan yang lainnya berbeda.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menyatakan, Pemkab Bandung Barat mengambil kebijakan agar berbagai data yang ada di perangkat kerja, seluruhnya sama.
Hal itu, sebagai salah satu langkah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan Pemkab Bandung Barat.
Baca Juga:Labkesda Subang Layani Pemeriksaan Sample Cairan Manusia dan BumiImpor Elpiji Berkurang, Pemerintah Indonesia Gandeng Perusahaan Amerika
“Komitmen satu data ini, penting untuk Pemda dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan menentukan program-prgram ke depannya,” ujar Hengky, usai acara Forum Satu Data KBB di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan-Padalarang, belum lama ini (31/1).
Satu data inipun, bisa dimanfaatkan oleh para kepala desa, bahkan dewan untuk menentukan berbagai kebijakannya.
Ia menyatakan, selama ini data yang ada terkesan tumpang tindih antara perangkat kerja satu dengan yang lainnya.
Karena masing-masing perangkat kerja, melakukan pendataan dengan pendekatan metode berbeda-beda.
Lebih jelas ia mengatakan, tata kelola data dan informasi untuk perencanaan pembangunan di KBB masih menghadapi berbagai permasalahan.
Data yang beragam, tidak terpadu, belum terintegrasi, masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Faktor lainnya, mengumpulkan data dari masing-masing perangkat daerah karena ketidakinginan untuk saling membagi data, lantaran masih dianggap dapat mengurangi keunggulan kompetitif perangkat daerah di mata pimpinan.
Selain itu, tidak adanya penanggungjawab yang langsung menangani ketersediaan data dan tidak adanya otoritas yang jelas bagi pengumpul serta penyedia data. Satu lagi faktor penyebabnya adalah data yang tidak terbaru, masih menggunakan data lama. (je/ysp)