oleh

 Ambu Anne Minta ASN di Purwakarta Tingkatkan Kualitas dan Konsistensi Kinerja

PURWAKARTA-Bupati Anne Ratna Mustika meminta para pegawai terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi kinerja. Hal ini mengingat sejumlah tantangan di tahun 2021 harus dievaluasi untuk perbaikan program-program jajaran Pemkab Purwakarta di tahun 2022.

“Dengan masih terjadinya penyebaran Covid-19 khususnya varian baru omicron di Kabupaten Purwakarta dan daerah lainnya, hal ini harus menjadi perhatian penting kita dalam pelaksanaan program-program kerja ditahun 2022,” kata Ambu Anne dalam Rapat Pimpinan Tahun 2022 di Aula Bale Nagri, Senin (7/2).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Adapun kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Belum lama ini, Bupati Anne juga bersama unsur Forkopimda dan Satgas Covid-19 Kabupaten Purwakarta juga telah mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali secara virtual, di Aula Janaka. Rakor tersebut, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. “Dalam Rakor tersebut, Menko Marves juga memaparkan  kondisi lonjakan kasus Covid-19 yang cukup drastis dalam beberapa hari terakhir ini. Dalam arahanya, Menko Marves meminta Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk mengkonversi tempat tidur di rumah sakit menjadi tempat tidur Covid-19 ke tingkat yang sama dengan puncak Delta dan melakukan audit terhadap pasien rumah sakit. Pasien tanpa gejala atau gejala ringan diminta untuk melakukan isolasi mandiri atau pindah ke isolasi terpusat,” ungkapnya.

Selain itu , kata Anne, pemerintah daerah juga diminta memperbanyak tempat isolasi terpusat untuk menampung pasien tanpa gejala atau gejala ringan yang rumahnya tidak memadai untuk melakukan isolasi mandiri atau memiliki komorbid. Selain itu, memastikan nakes mendapat alat proteksi yang memadai dan menyediakan asrama atau hotel untuk para tenaga kesehatan agar mobilitas nakes terkontrol dan mengurangi risiko penularan. “Para Kepala Daerah bersama TNI dan Polri diminta untuk mengakselerasi vaksinasi dosis2 dan booster terutama untuk lansia dan kelompok rentan serta menegakkan aturan PPKM yang ada dalam Inmendagri,” ujarnya.

“Kata Menko, selama satu bulan kedepan, pergerakan untuk lansia dan orang yang memiliki komorbid akan dibatasi, dan terdapat larangan orang-orang yang belum divaksin untuk beraktivitas di publik dan beberapa kabupaten kota akan masuk ke level 3 dengan pembatasan aktivitas yang lebih ketat. Dan terakhir, para Kepala Daerah juga diminta untuk segera mempersiapkan bantuan ekonomi kepada kelompok masyarakat atau dunia usaha yang terkena dampak dari pembatasan aktivitas yang lebih ketat,” paparnya.(mas/sep)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.