Nasional – Penyebab pembantaian delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang terletak di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak adalah karena menolak pengelolaan Blog Wabu dan balas dendam. Kejadian tersebut akan mendapat tindakan dari semua mekanisme HAM.
“Komnas HAM secara tegas menolak cara-cara tidak berprikemanusiaan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan. Ini harus ditentang oleh semua pihak, Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 8 orang tersebut,” katanya dilansir cendrawasihpos, Senin, 7 Maret 2022.
Motif Pembantaian Karyawan PTT Oleh KKB Papua
Dipaparkan, bahwa rantai kekerasan ini akan terus terjadi. Maka diperlukan sebuah mekanisme kemanusiaan.
Baca Juga:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Laporkan SPT Tahunan oleh Pejabat NegaraMenangis Haru, Angelina Sondakh Meminta Maaf Kepada Ayahnya karena Telah Berhijab
Tahun lalu Komnas HAM meluncurkan tema dialog kemanusiaan yang lebih bermartabat dengan menghadirkan para pihak untuk berjumpa, berbicara secara baik, mendengarkan dan mencari solusi.
“Jika pertentangan ini tentang Blog Wabu dan sudah menelan begitu banyak korban jiwa. Mestinya ada pernyataan bahwa pengoperasian Blog Wabu ditiadakan. Mestinya pernyataan stop pengoperasian Blog Wabu sudah harus keluar dari pemerintah, sehingga tidak menjadi satu alasan yang terus mengakibatkan banyak korban,” ucapnya.
Pendekatan yang paling efektif untuk kasus ini kata Frits, pendekatan yang dilakukan otoritas sipil yang ada di daerah berkonflik.
Pemda setempat dapat mengambil peran lain, dalam tujuan mengkomunikasikan semua kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Komnas sangat prihatin dengan tindakan yang tidak berprikemanusiaan ini, sehingga itu Pemda harus lebih proaktif. Kita berharap para bupati, ketua DPR harus selalu ada di Kabupaten jangan terlalu banyak berada di luar Kabupaten. Terutama di daerah yang masih ada potensi KSB yang terus melakukan aksinya,” paparnya.
Komnas memberikan seruan semua pihak harus melawan kekerasan, Frits juga mendesak kelompok sipil bersenjata harus menghormati hak hidup warga sipil yang sedang bekerja di berbagai daerah pedalaman di papua untuk kepentingan pemenuhan hak atas hak hak ekonomi Pendidikan dan kesehatan.
“Secara tegas kami menyerukan hentikan cara cara kekerasan, jika Polri sudah merubah pendekatan dengan pendekatan damai. Meskinya kelompok sipil bersenjata juga menghentikan cara cara kekerasan dan brutalisme seperti yang terjadi atas tewasnya 8 orang karyawan PTT,” paparnya.