oleh

Yana Mulyana Dilantik Minggu Depan, Kursi Wakil Tak Bisa Terisi

BANDUNG-Pelantikan Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung Definitif secepatnya akan dilakukan pada minggu depan. Hal tersebut dipastikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Iya saya sudah ini (menerima surat Kemendagri), mungkin tidak di minggu ini ya (pelantikan Yana Mulyana, red),” ujar Emil sapaan akrab Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Trans Luxury Hotel, Selasa (12/4).

Emil mengatakan hal tersebut dikarenakan adanya beberapa alasan seperti dirinya yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Karena padat sekali, ada pak Jokowi besok dan mungkin paling cepat minggu depan,” imbuhnya.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisikan permintaan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk segera melantik pelaksana tugas (PLT) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menjadi Wali Kota Definitif.

Permintaan tersebut juga, terlampir dalam nomor surat 131.31.1001 tahun 2022 pada 7 April tentang pengesahan pengangkatan wali kota dan pemberhentian Wakil Wali Kota Bandung. Surat dari Kemendagri resmi ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk meminta agar salinan dan petikan keputusan Kemendagri disampaikan kepada masing-masing pihak terkait dan selanjutnya untuk melaksanakan pelantikan.

“Melaksanakan pelantikan terhadap saudara H Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan tahun 2018-2023 sesuai ketentuan perundang-undangan. Menyampaikan laporan dan berita acara pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,” isi dari surat tersebut.

Berdasarkan surat putusan Mendagri Senin kemarin, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan segera dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif. Namun, sayangnya kursi Wakil Wali Kota sudah ditetapkan tidak bisa terisi.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi, menjelaskan bahwa tenggang waktu penetapan kursi Wakil Wali Kota sudah habis, dan tentu tidak bisa terisi. “Sudah habis waktunya.

Harusnya tanggal 20 Maret kemarin, jam 10 pagi, karena terhitung satu setengah tahun. Kalau sudah lebih dari tanggal 20 maret jam 10 pagi, maka menurut UU tidak perlu lagi ada kursi. Jadi kursi wakil wali kotanya kosong sampai selesai, setahun setengah lagi. 18 bulan itu gak perlu lagi ada wakil wali kota,” ujar Muradi kepada Jabar Ekspres saat dihubungi, Selasa (12/4).

“Kalau secara Undang-Undang kurang dari satu setengah tahun, kepala daerah yang ditinggal baik secara permanen ataupun ditinggal karena ada kasus kriminal. Maka kepala daerah tidak lagi butuh wakil kepala daerah kalau kurang dari 18 bulan,” tambahnya.

Menyinggung persoalan kursi wakil bagi PKS, Muradi mengatakan, bahwa PKS telah rugi besar. “(PKS) Rugi besar lah, karena (PKS) harusnya bisa memastikan kursi definitif untuk wakil wali kotanya itu. Suratnya harus sudah datang sebelum tanggal itu, sekarang kan sudah lewat,” kata Muradi.

Dia menambahkan, bahwa seharusnya, Bulan Desember PKS mulai menerapkan langkah-langkah untuk proses penggantian Wali Kota.

“Saat Mang Oded meninggal Desember, harusnya PKS melakukan langkah-langkah untuk proses penggantian. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dua hal. Pertama, merumuskan wakilnya, mendorong Pak Yana Mulyana sebagai wali kota definitif. Itu berlarut-larut, karena gak diutus sama PKSnya. Dia kalah set dengan teman-teman yang ada di partai pengusungnya.

Belum clear siapa yang nanti diusung untuk menggantikan Mang Oded,” imbuh Muradi.
Muradi memaparkan, bahwa ada tiga penyebab mengenai kekosongan kursi Wakil Wali Kota permanen ini. “Kalau mau dianalisa ada tiga.

Pertama, PKSnya konsultasi internalnya telat. Kedua, partai pengusungnya tidak solid, ketika diajukan hanya PKS yang mengusulkan, yang setuju. Sementara, Gerindra dan PBB yang mengusung tidak memberikan respon, mereka merasa tidak dilibatkan untuk penunjukan nama. Ketiga, upaya melakukan lobi-lobi politik ke fase lain tidak dilakukan, artinya tidak efektif,” paparnya.

Kendati demikian, beber Muradi, Yana Mulyana akan memiliki keleluasaan dalam memimpin Kota Bandung.

“Mungkin lebih leluasa karena gak ada wakil. Dia bisa mendorong orang, mendorong dinas-dinas, camat, sekda untuk jauh lebih efektif bekerja. Tidak lagi harus terbagi dengan wakil. Mungkin lebih leluasa karena gak ada wakil. Dia bisa mendorong orang, mendorong dinas-dinas, camat, sekda untuk jauh lebih efektif bekerja. Tidak lagi harus terbagi dengan wakil. Cuman memang beratnya adalah yang bersangkutan harus merealisasikan beberapa program yang harus dikerjakan di sisa masa jabatan ini,” ucapnya.

Dalam perspektif Muradi sendiri, dia optimis dengan kinerja Yana. Pasalnya, Yana mengangkat isu-isu yang dinilai sudah tenggelam.

“Kalau saya optimis (sama kinerja Yana, red). Melihat karakter Pak Yana ini saya kira oke kok. Dia bisa menjalankan peran dan fungsi secara efektif. Saya melihat tiga bulan terakhir dari mulai Januari sampai hari ini, yang sebelumnya (ada isu, red) yang tidak muncul sebagai concern, sekarang menjadi concern. Saya kira itu baik lah,” ungkap Muradi.

Sampai saat ini, beberapa kinerja Yana dinilai baik oleh Muradi. Terutama dalam  pengembangan Bandung sebagai kota yang toleran, menginisiasi warga agar tidak lagi merasa terkooptasi dengan isu-isu yang lain. Kemudian program seperti Kang Pisman, sudah mulai aktif kembali. Muradi juga memuji penataan parkir yang sudah menjadi fokus lagi.

“Saya kira dia sebenarnya jauh lebih paham daripada Mang Odednya sendiri kalau saya bandingkan. Karena dulu posisi beliau kan cuman sebagai wakil jadi gak terlalu muncul ya. Jadi begitu dia dijadikan Plt (Pelaksana Tugas), langkah-langkahnya menurut saya lumayan baik, lumayan cepet juga. Dia paham apa yang harus dilakukan,” tandasnya.(je/sep)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.