SUBANG – Aliansi Wartawan Subang (AWAS) menggelar Diskusi Publik Membuka Kotak Pandora Subang Jilid II dan buka bersama (bukber) di kompleks perkantoran DPRD Subang, Jumat (23/4/2022). .
Diskusi publik menghadirkan narasumber Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Subang Gugyh Susandi, Wakil Ketua TP2D Asep Rohman Dimyati dan Ketua Peradi Subang H. Endang Supriadi.
Kegiatan dibuka oleh Ketua AWAS Warlan dan turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Subang H Ujang Sutrisna serta puluhan wartawan media online, cetak dan elektronik.
Baca Juga:Peduli Sesama, Serdik Sespimen Polri Angkatan ke 62 Rendy Setia Permana Salurkan BansosH-9 Jalur Mudik Pantura Masih Lengang
“Selamat berdiskusi, kenapa hari ini kita mengundang TP2D karena kita ingin tahu tujuan pak bupati itu apa membuat lembaga ini?” kata ketua AWAS Warlan.
Apalagi tema diskusi publik jilid ke II ini mengambil tema Subang Mau Dibawa Kemana? “Sehingga kita bisa sedikit mendapat gambaran ide dan gagasan pak bupati. Karena pasti ada alasan begitu kuat kenapa sampai dibuat lembaga non pemerintah yang diberi nama TP2D,” katanya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Subang, H Ujang Sutrisna, mengapresiasi keberadaan dan kinerja TP2D Subang. Pihaknya juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan AWAS.
Menurut H Ujang, TP2D berperan penting memberi support secara psikologis kepada Bupati agar lebih baik lagi. “TP2D ini istilahnya suport secara psikologis, tapi bukan pengambil keputusan,” ucapnya.
Kemudian Ketua TP2D Subang Gugyh Susandi, memaparkan tugas dan fungsi TP2D yang beranggotakan 10 orang dari berbagai latar belakang.
Bupati Subang membutuhkan kasalitator untuk membiasakan OPD bergerak seperti struktur matrik. Sehingga bisa melakukan apa yang namanya koordinasi, yang katanya mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan.
“Kami menemukan itu, bahwa kelemahan di pemerintahan daerah itu ada di korelasi antar OPD. Ada BP4D, BKD dan Bapenda, kesana Irda itu tangan-tangan bupati untuk mengontrol itu,” kata Gugyh.
Baca Juga:Debit Air Sempat Meninggi, Pekerjaan Perbaikan Tanggul Cipunagara Dihentikan SementaraBelum Menikah, Sejoli di Pabuaran Diamankan Polisi Lantaran Buang Bayi di Kebun Pisang
Yang menarik disini, BP2D adalah lembaga non pemerintah untuk bertugas menjadi kasalitator, sehingga apa yang dianggap kaku bisa lebih fleksibel.
“TP2D ini lembaga non perangkat daerah, semacam kasalitator yang dimasukan ke perangkat pemerintah daerah. Ini keingin pak bupati secara langsung,” katanya.