BAGI mereka yang berminat memimpin Subang, baik eksekutif maupun legislatif. Ada dua isu besar. Inilah isu babon yang bisa menggambarkan kondisi mendasar Subang. Keduanya kini tengah berjalan beriringan: perkembangan teknologi digital dan industri. Hal itu perlu disikapi.
Isu pertama menandakan semikin tinggi masyarakat Subang yang menggunakan dan memahami teknologi digital. Warga Subang semakin paham cara menggunakan media sosial, platform digital, pembayaran e-money dan layanan digital lainnya.
Dalam berbagai literatur penelitian disebutkan, pada umumnya kini orang sudah nyaman dengan layanan digital. Maka layanan publik (public service) harus menyesuaikan. Jika tidak, akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik merasa, jika tidak menyediakan layanan digital, pemerintah tidak peka dan lambat mengikuti perkembangan zaman. Jika ada lain yang lebih jawara, dengan cara khas tertentu misalnya, silahkan saja. Tidak wajib digital, yang penting hak publik terpenuhi.
Baca Juga:ARD-Mang Eep Gencar Blusukan, Inilah Cara Nasdem Populerkan Bakal Calon Bupati SubangSemua Jurusan di SMK PGRI Subang Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri, Wujudkan Program Link and Match
Membayar pajak, membuat dokumen kependudukan, layanan perbankan, aduan masyarakat seharusnya jauh lebih mudah. Idealnya masyarakat dan pemimpinnya seharusnya jauh lebih interaktif. Layanan publik jauh lebih cepat, mudah, murah dan bebas pungli. Sudahkah demikian?
Hal yang kedua yaitu perkembangan industri. Subang akan menerima kedatangan para investor yang akan mendirikan beragam industri. Mulai dari industri padat karya, jasa maupun teknologi. Biaya di Bekasi, Tangerang, Karawang dan daerah penyangga ibu kota lainnya sudah “kurang ramah” karena mahalnya biaya tenaga kerja dan biaya lainnya. Maka akan bergeser ke Subang.
Kawasan industri disiapkan untuk menampung mereka. Pelabuhan Patimban, jalan tol dan kereta api sudah tersedia sebagai penopang distribusi logistik. Tinggal di-upgrade lebih canggih dan memadai. Imbasnya: pendatang pun akan melonjak. Lapangan pekerjaan akan terbuka tapi memerlukan skill yang sesuai. Sekaligus dapat mendorong persoalan sosial lainnya seperti kriminalitas, tuna wisma, pengangguran yang diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan kelompok un-skilled labor (pekerja tidak terampil).
Dampak lainnya yaitu melonjaknya persoalan lingkungan seperti polusi, sampah hingga bencana alam karena pelanggaran tata lingkungan menyerobot hutan lindung, lahan serapan air atau perusakan bantaran sungai.