oleh

Dua Isu Babon Subang 

BAGI mereka yang berminat memimpin Subang, baik eksekutif maupun legislatif. Ada dua isu besar. Inilah isu babon yang bisa menggambarkan kondisi mendasar Subang. Keduanya kini tengah berjalan beriringan: perkembangan teknologi digital dan industri. Hal itu perlu disikapi.

Isu pertama menandakan semikin tinggi masyarakat Subang yang menggunakan dan memahami teknologi digital. Warga Subang semakin paham cara menggunakan media sosial, platform digital, pembayaran e-money dan layanan digital lainnya.

Dalam berbagai literatur penelitian disebutkan, pada umumnya kini orang sudah nyaman dengan layanan digital. Maka layanan publik (public service) harus menyesuaikan. Jika tidak, akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik merasa, jika tidak menyediakan layanan digital, pemerintah tidak peka dan lambat mengikuti perkembangan zaman. Jika ada lain yang lebih jawara, dengan cara khas tertentu misalnya, silahkan saja. Tidak wajib digital, yang penting hak publik terpenuhi.

Membayar pajak, membuat dokumen kependudukan, layanan perbankan, aduan masyarakat seharusnya jauh lebih mudah. Idealnya masyarakat dan pemimpinnya seharusnya jauh lebih interaktif. Layanan publik jauh lebih cepat, mudah, murah dan bebas pungli. Sudahkah demikian?

Hal yang kedua yaitu perkembangan industri. Subang akan menerima kedatangan para investor yang akan mendirikan beragam industri. Mulai dari industri padat karya, jasa maupun teknologi. Biaya di Bekasi, Tangerang, Karawang dan daerah penyangga ibu kota lainnya sudah “kurang ramah” karena mahalnya biaya tenaga kerja dan biaya lainnya. Maka akan bergeser ke Subang.

Kawasan industri disiapkan untuk menampung mereka. Pelabuhan Patimban, jalan tol dan kereta api sudah tersedia sebagai penopang distribusi logistik. Tinggal di-upgrade lebih canggih dan memadai. Imbasnya: pendatang pun akan melonjak. Lapangan pekerjaan akan terbuka tapi memerlukan skill yang sesuai. Sekaligus dapat mendorong persoalan sosial lainnya seperti kriminalitas, tuna wisma, pengangguran yang diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan kelompok un-skilled labor (pekerja tidak terampil).

Dampak lainnya yaitu melonjaknya persoalan lingkungan seperti polusi, sampah hingga bencana alam karena pelanggaran tata lingkungan menyerobot hutan lindung, lahan serapan air atau perusakan bantaran sungai.
Saat saya berkunjung ke kawasan industri Surya Cipta bulan Maret lalu, manager marketingnya mengungkapkan, industri yang sudah berminat berinvestasi yaitu industri mobil listrik dari Jepang. Industri berbasis high-tech. Bukan lagi tekstil atau alas kaki yang padat karya.

Tapi lonjakan penduduk pun mendorong kesempatan lain: terbukanya market untuk UMKM, industri keuangan, perumahan/hunian dan pariwisata. Perputaran uang semakin tinggi.

Para pemegang kebijakan atau calon pemimpin kelak harus bisa merespons perkembangan itu. Menyiapkan regulasi, perlindungan pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pelatihan SDM angkatan kerja, link and match pendidikan dan industri, layanan publik berbasis digital hingga pembangunan infrastruktur penunjang seperti penambahan dan pelebaran jalan.

Kepenatan industri dengan tingkat stres yang tinggi mendorong orang untuk relaksasi. Ruang terbuka hijau dan wisata akan menjadi kebutuhan. Maka pemerintah perlu menata dan menyediakan hal itu.

Menambal jalan bolong itu perlu, tapi menyajikan keindahan, kesenian dan hiburan juga sebuah keharusan. Agar kita tetap waras, logis, gembira, tidak jadi robot apalagi zombie. Sebab saban hari, para pekerja akan berhadapan dengan target, angka produksi, menghitung marjin keuntungan, memikirkan persaingan hingga paparan radiasi gadget setiap saat.

Tapi kadang, diskusi di lingkaran elit partai bukan pada kualitas calon pemimpin yang mampu merespons perkembangan itu, tapi lebih kepada identifikasi: popularitas-elektabilitas. Minimalnya faktor ekseptabilitas dulu. Bagaimana figur itu diterima publik. Malah lebih sering berputar di persoalan “likuiditas”: apakah figur itu punya uang yang cukup likuid.

Bukan berarti elit partai tidak paham persoalan ideal dan seharusnya seperti yang diurai. Tapi mereka tak berdaya terjebak dalam praktik klientelisme. Politik transaksi antara kandidat politik dengan pemilihnya. Sebenarnya praktik itu sangat mungkin terjadi dalam demokrasi sebagaimana yang pernah terjadi di masa Romawi kuno. Berasal dari kata clienta, yaitu kelompok yang mewakilkan suaranya kepada birokrat yang disebut patronus.

Praktik itu akan menjauhkan dari demokrasi yang substantif. Sulit mendagangkan program politik untuk kesejahteraan. Sebab publik lebih tertarik melihat sesuatu yang ditransaksikan. Kadang dibungkus dalam kalimat kontrak politik.

Misal: kelompok A bersedia memilih si calon B jika mau mengaspal gang sepanjang 300 meter. Di luar kandidat yang sanggup memenuhi permintaan itu, tidak akan dipilih atau dianggap tidak peduli.

Maka perhelatan demokrasi sering jadi pasar bebas untuk mejajakan transaksi politik. Bukan ajang adu gagasan atau adu program partai politik. Menurut para peneliti demokrasi, praktik ini lazim terjadi di negara demokrasi gelombang ketiga seperti Indonesia, India dan Brazil.

Khusus di Indonesia banyak peneliti menyebut karena faktor perubahan sistem desentralisasi. Di mana elit politik dan penguasa lokal punya kendali atas potensi  sumber daya lokal dan perencanaan keuangan. Dibelokkan menjadi keuntungan pribadi dan ditransaksikan untuk mendorong kepentingan keterpilihan.

Misal, kendali kepala daerah atas belanja hibah sosial yang dominan mengalir kepada kelompok pendukungnya saja, mengabaikan skala prioritas.

Perlu waktu agar demokrasi kita makin matang. Tapi komitmen politik untuk membuat regulasi yang melindungi kepentingan publik dan mencegah pembajakan sistem demokrasi adalah agenda yang sangat memungkinkan dilakukan. Tahap awal, sebaiknya kita sadar apa yang harus dilakukan. Agar tidak jalan di tempat.

Sebaiknya partai melakukan seleksi leadership yang sesuai perkembangan zaman dan memiliki kemampuan. Bagi mereka yang sudah menjabat, menyadari apa yang prioritas untuk dibiayai, dibangun dan dikembangkan sebagai upaya merespons kebutuhan publik.

Pupuler saja tidak cukup. Tapi harus punya kemampuan. Baik saja tidak cukup. Tapi harus mampu berbuat adil. Dermawan saja tidak cukup. Tapi harus bisa jadi negarawan.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.