SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bahwa singkronisasi data stunting antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Ridwan kamil saat menghadiri Apel Siaga Tim pendamping Nusantara Bergerak, di Subang pada Kamis 12 Mei 2022.
Pasalnya menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Jawa Barat oleh pemerintah pusat masih dihitung 24 persenan angka stuntingnya.
Baca Juga:Cakupan Dosis Vaksin di Jawa Barat Terbanyak se Indonesia, Ini Kata Ridwan KamilApel Siaga Tim Pendamping Nusantara Bergerak di Subang Diikuti 514 Kabupaten Kota se Indonesia
“Padahal dengan konsep kami yang real time, door to door, kemana-mana, itu sudah 13 persen, jadi mohon bisa diapresiasi secara proporsonal,” kata Ridwan Kamil pada Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo yang juga hadir, beserta Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko.
Dia menegaskan bentuk apresiasi yang proporsional itu adalah dengan real data yang menjadi konsumsi publik.
“Karena para Bupati dan Wali Kota komplennya ke saya, jadi mohon disingkronisasi,” tambahnya.
Seperti diketahui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 dan keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personil bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/05/2022). Apel siaga ini juga diikuti oleh kelompok TPK secara Daring di 514 Kabupaten/Kota. (idr)