Polemik Pemilihan Ketua Umum KONI KBB, Dinilai Sarat Intervensi Kekuasaan

SURAT AUDIENSI: KPPOSB KBB melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES
SURAT AUDIENSI: KPPOSB KBB melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

BANDUNG BARAT-Komite Peduli Prestasi Olahraga dan Seni Budaya (KPPOSB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), melayangkan surat audensi ke Carteker Ketua Plt KONI KBB, Ketua SC Musorkablub, dan Panitia Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI KBB.

Audiensi tersebut untuk menyikapi proses bursa pemilihan Ketua Umum KONI KBB periode 2022-2026 yang saat ini sedang bergulir memasuki tahap akhir. Pasalnya ada kekhawatiran jika proses pemilihan ketua sarat dengan intervensi kekuasaan serta tidak objektif dan netral yang bisa merugikan KONI KBB ke depan.

Ketua Bidang Publikasi, KPPOSB, KBB, Bob Sofyan mengatakan, ada enam aspirasi dari kalangan pegiat, pelaku olahraga dan seni budaya di KBB yang akan disampaikannya. Seperti persyaratan ketua KONI KBB seharusnya orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai ketua cabor definitif bukan Plt/caretaker ketua cabor.

Baca Juga:Waspada! Begini Ciri-ciri Suami Selingkuh dan Punya SimpananSpesifikasi dan Harga Canon EOS R5 C Lengkap Kelebihannya yang Super Multifungsi

Serta tidak menyalahi AD/ART cabor dan mekanisme aturan di KONI. Calon ketua KONI juga harus jelas masa kepengurusannya dan tidak asal tunjuk saja demi kepentingan kelompok tertentu. Kemudian calon ketua KONI KBB harus memenuhi ketentuan pada PP 16 tahun 2007 Pasal 56, yang tidak bisa mensyaratkan harus ada izin atasan karena itu melanggar aturan yang berlaku.

Pihaknya akan mendukung putra daerah yang notabenenya punya kepedulian terhadap olahraga, prestasi olahraga dan cukup cakap untuk memimpin KONI ke depan. Lalu menolak intervensi dari pejabat daerah karena akan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Serta yang terakhir, meminta kepada aparat penegak hukum (APH) agar mengawasi pelaksanaan kegiatan penjaringan dan pemilihan ketua KONI KBB agar tidak terjadi praktik transaksional, money politik, dan intimidasi.

“Oleh karena itu jika ada bakal calon yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan, KPPOSB mendesak agar calon tersebut dibatalkan dan tidak diloloskan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari tujuh bakal calon yang telah menyerahkan formulir berkas pendaftaran sepertinya masyarakat sudah menilai siapa yang akan terpilih. Jika indikatornya adalah orang yang dekat kekuasaan dan adanya praktik nepotisme. Itu tidak lain karena Sonya Fatmala yang merupakan istri Plt Bupati Hengki Kurniawan masuk dalam bursa ketua.

0 Komentar