Nasional – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Hatta Kainang menyarankan pemerintah memprioritaskan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Permintaan itu diinformasikan Pak Hatta menjawab kebijakan penghapusan honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2023. Melalui kebijakan itu, pemerintah ingin mengoptimal kinerja para PNS untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan pegawai berstatus kontrak atau honorer.
Maka dari itu, Pak Hatta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar memprioritaskan para honorer dalam rekrutmen PPPK, apalagi mereka selama ini telah membantu tugas pemerintah.
Baca Juga:Berbagai Tanggapan Mengenai Kenaikan Harga Tiket Masuk Ke Candi Borobudur : Terlalu Berbau KomersialisasiBerikut Penyebab Leher Terasa Nyeri dan Cara Menghilangkannya
“Utamakan tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK. Jangan sampai tenaga honorer dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut,” ungkap Hatta. Dia juga meminta ada solusi tepat lainnya bagi tenaga honorer selain diangkat menjadi PPPK.
Menurut Hatta, Pemprov Sulbar harus berinovasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah soal penghapusan honorer.
Hatta berharap ribuan tenaga honorer tidak memunculkan masalah baru jika mereka diputus kontrak kerjanya.
“Oleh karena itu, Pemprov Sulbar harus menyusun rencana yang bisa menjadi solusi bagi mereka,” kata Hatta Kainang. (jpnn/yni)