BANDUNG BARAT–Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penghargaan itu atas capaian perekaman KTP Elektronik/E-KTP yang hampir rampung 100 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan dari 1,2 juta penduduk Bandung Barat yang wajib memiliki KTP, sudah 99,95% sudah melakukan perekaman E-KTP.
“Alhamdulilah di Kabupaten Bandung Barat, tahun 2021 kami sudah menuntaskan perekaman E-KTP 100 persen,” kata Hengki saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI Kompleks Perkantoran Pemda Bandung Barat, Rabu (8/6).
Baca Juga:Asyik! Fitur Terbaru Instagram, Kini Bisa Sematkan Foto dan Reel di ProfilIni Reaksi Nora Alexandra Usai Dikirimi Foto Mr. P Oleh Satu Netizen: Jelek, Kecil, Illfeel
Atas capaian itu, kata dia, Bandung Barat mendapat penghargaan dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Alhamdulilah Bandung Barat mendapatkan penghargaan dari Dirjendukcapil atas capaian ini,” ungkapnya.
Hengki pun berkomitmen akan terus melakukan pembenahan serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. “Kami terus berbenah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.
“Sesuai Permendagri No 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, maka pengelolaan data dan pemanfaatannya seutuhnya menjadi kewenangan Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut, Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan di dampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat KBB H. Sunarya Erawan, menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang di pimpin oleh Ketua Rombongan Komisi II DPR-RI Saan Mustopa, beserta anggota Komisi II DPR-RI lainnya. Rabu (8/6).
Saan Mustopa mengatakan tujuan kunjungan rombongan Komisi II DPR RI tak lain untuk melakukan kunjungan singkronisasi spesifik terkait data kependudukan dan data pemilih dalam menghadapi Pemilu Presiden Tahun 2024.
“Karena persoalan data pemilih menjadi salah satu problem klasik dari pemilu ke pemilu. Jadi sinkronisasi ini penting dilakukan agar validitas data pemilih lebih akurat,” singkat politisi Partai Nasdem ini.(sep)