Internasional – Bank Indonesia (BI) mencatat utang pemerintah di luar negeri (ULN) pada April 2022 ada dalam fase tren penurunan sebesar 190,5 dolar amerika serikat. Angka ini turun daripada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi, Direktur Eksekutif BI, Erwin Haryono memaparkan, secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).
“Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global,” ungkapnya melalui siaran pers yang dikutip FIN pada Jumat 17 Juni 2022.
Baca Juga:Terdapat Subvarian Baru Omricon, Kemenkes Himbau untuk Perketat Prokes Selama PTMRekomendasi Warna Cat Kamar Tidur dengan Nuansa yang Menenangkan
Dia menjelaskan, komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi daripada penarikan pinjaman dalam mendorong pembiayaan program dan proyek prioritas.
Penarikan ULN yang dilaksanakan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” ungkapnya.
“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah,” tuturnya. (fin/yni)