JAKARTA-Pengamat pendidikan abad 21 Indra Charismiadi mengatakan rencana pemerintah untuk meniadakan tes dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan berakibat fatal. Dia menyebut hal itu paling rentan terjadinya transaksional dimulai dari level bawah, yaitu operator.
Sebab, kata Indra, ada persyaratan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) guru honorer negeri yang tanpa tes harus masuk data pokok pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal 3 tahun.
“Seleksi PPPK 2022 belum dimulai, tetapi saya sudah merinding sendiri. Ini akan menyuburkan percaloan,” kata Indra kepada JPNN.com, Selasa (21/6).
Baca Juga:65 Siswa SDIT Cendekia Ikut Wisuda Tahfiz, Lulusan Terbaik Hafal Hingga 5 JuzBandung-Jakarta via Cipularang Macet Belasan Kilometer Dampak Kecelakaan Beruntun di KM 92
“Seleksi PPPK 2021 saja pakai tes, banyak yang bocor, apalagi enggak pakai tes,” ucapnya.
Indra juga heran, atas dasar apa Kemendikbudristek menentukan minimal masa kerja 3 tahun. Dia mempertanyakan, apakah layak seorang guru yang baru 3 tahun mengajar mendapatkan fasilitas tanpa tes itu?
Kalau memang ujungnya tanpa tes, kata Indra, kenapa baru sekarang diambil setelah ratusan ribu guru honorer negeri lulus passing grade (PG) meratapi nasibnya hingga berdemonstrasi. Indra meyakini akan banyak guru honorer yang protes atas kebijakan tanpa tes itu, kecuali bagi peserta lulus PG.
“Saya khawatir yang belum lulus tes, bahkan belum ikut tes PPPK 2021 akan banyak mengisi formasi PPPK 2022. Guru lulus PG malah gigit jari,” cetusnya.
Indra mengungkapkan, telah menerima sejumlah pengaduan dari para guru honorer. Mereka mengaku sudah dihubungi oknum-oknum yang mencari data guru belum lulus PG. Alasannya, data itu akan diperjuangkan untuk diprioritaskan pada seleksi PPPK 2022.
“Jadi, sekarang teman-teman guru lulus PG malah ketakutan sendiri. Jangan-jangan mereka kalah sama yang belum lulus, bahkan belum pernah ikut tes,” pungkas Indra Charismiadi.