JAKARTA– Pemerintah menargetkan perluasan lahan pertanian yang digarap dalam program food estate di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 72.778 hektare pada tahun 2022. Kemudian menjadi seluas 82.778 hektare di tahun 2023.
Luas lahan pertanian yang telah digarap dalam program food estate di wilayah Kalimantan Tengah mencapai 60.778 hektare hingga akhir tahun 2021. Lokasinya di dua kabupaten, yakni Kapuas dan Pulang Pisau.
“Tentu (food estate) ini semua berfluktuasi, menyesuaikan kondisi. Baik ketersediaan lahan, petani atau ketersediaan anggaran pemerintah dalam food estate ini,” kata Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Erwin Noorwibowo, dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk “Dua Tahun Food Estate, Apa Saja Pencapaiannya?”
Baca Juga:Peternak Sambut Baik Percepatan Vaksinasi PMKGema Pramuka 50 Kwaran Pamanukan Gelar LT II
Pemerintah menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi berkala. Rinciannya, luas lahan 30.000 hektare untuk intensifikasi di tahun 2020. Lalu, pada 2021 luas lahan menjadi 60.778 hektare, dengan tambahan intensifikasi 14.135 hektare dan ekstensifikasi 16.643 hektare.
Pada 2022, luas lahan menjadi 72.778 hektare, dengan tambahan intensifikasi 2.000 hektare dan ekstensifikasi 10.000 hektare. Kemudian, luas lahan menjadi 82.778 hektare pada 2023, dengan tambahan wilayah ekstensifikasi sebesar 10.000 hektare.
“Rancangan food estate yang saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pertanian. Itulah salah satu upaya kita menjaga ketahanan pangan,” kata erwin.
Food estate dibuat, kata Erwin, selain karena ada ancaman krisis pangan global dan perubahan iklim, juga lantaran konflik geopolitik global, alih fungsi lahan yang sangat masif, dan pertumbuhan penduduk.
Selain itu, kata Erwin, konsumsi meningkat baik kualitas maupun kuantitas, gangguan distribusi dan logistik, dan hambatan ekspor dari negara lain terhadap beberapa komoditas pangan. Food estate dibuat untuk menyediakan pangan dari sumber domestik, pengganti impor.
“Disadari, diperlukan penambahan luas lahan melalui intensifikasi lahan dalam rangka peningkatan indeks tanam dan peningkatan produktivitas. Juga ekstensifikasi lahan atau perluasan tanam baru untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan di masa depan,” kata Erwin.
Pemerintah, kata dia, melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Mulai Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemda setempat.