Massa aksi dari pengemudi Ojol ini mengepung sekurangnya dua tempat, ke Kantor Bupati dan DPRD Subang. Mereka diterima oleh unsur pimpinan dewan, dan melakukan audiensi di ruang rapat paripurna DPRD Subang.
Pada kesempatan yang sama, Penggagas awal Ojol di Subang, Meggi Akbar Setiawan menyampaikan terkait tuntutan biaya sewa aplikasi, yang menurutnya sangat menjadi persoalan bagi para pengemudi Ojol.
“Biaya sewa aplikasi hari ini terjadi sekitar 20 persen yang dilakukan aplikator, sedangkan statemen dari Kementrian Perhubungan yang gencar di media menyarankan dan memutuskan biaya sewa yang dikenakan kepada pengemudi Ojol ini sebesar 15 persen. Ini menjadi tuntutan kawan-kawan pengemudi Ojol,” katanya.
Baca Juga:Keren Nih!! Kabupaten Subang Peringkat 3 Soal Pencegahan Korupsi dari KPKTagih Hak Interpelasi DPRD, Mahasiswa Sweeping Kantor Dinas di Subang
Meggi juga mengatakan terkait dengan tuntutan regulasi hukum yang mengatur pengemudi Ojol. Menurutnya, hari ini pemerintah mengatur dan merunut kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 DLLAJ itu tidak menyeluruh. “Karena rekan-rekan pengemudi Ojol ini khusus, punya permasalahannya sendiri,” tukas Megi.(idr/vry)