Hingga 2020, bisnis digital menyumbang 4 persen PDB Indonesia. Tapi para ahli memprediksi, pada 2030 mendatang, bisa berkontribusi 18 persen PDB atau lebih dari Rp.1000 triliun. Maka peluang ini perlu mendapat perhatian dengan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Tiga isu krusial itu: pemulihan ekonomi dan kesehatan, energi terbarukan serta transformasi digital juga selayaknya jadi perhatian kita semua. Para kepala negara, kepala daerah, hendaknya memperhatikan hal mendasar itu. Apa Langkah-langkah pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi apa yang bisa didorong sehingga menghasilan efek rambat ekonomi. Membuka lapangan kerja dan membuka peluang usaha.

Selanjutnya, dukungan internet serta pemerataan konektivitas harus diperhatikan. Hampir semua aktivitas kita ke depan, akan berkaitan dengan internet. Mengajar, dagang, diskusi, seminar atau pun pemasaran makin ketergantungan internet. Makin banyak sekolah tanpa kelas dan dagang tanpa toko. Lihatlah Gojek, perusahaan layanan transportasi tanpa harus membeli motor dan mobil.

Di Myanmar, kelompok oposisi pemerintahan junta militer, mendirikan negara tanpa Gedung. Bernama NUG (National Unity Government). Punya kepala pemerintahan yang menyapa rakyatnya hanya melalui internet. Punya para menteri dan milisi militer.

Era digital juga ditandai ‘berkumpulnya’ percakapan tidak hanya di warung kopi. Tapi berdengung di media sosial. Ruang maya. Di sanalah curahatan, keluhan dan gagasan dicurahkan. Maka sebaiknya pemerintah, memahami era ini. Jika tidak, antara kebijakan dengan keinginan public tidak akan nyambung.

Syukur jika pemerintah memahami itu. Tapi minimalnya bagi kita: jangan sampai memiliki hape tanpa kuota internet. Karena pemerintah belum peduli menyediakan layanan internet gratis untuk setiap warganya.(clue)