Selain mempertanyakan dasar pembayaran hutang Dana Bagi Hasil hutang tahun sebelum menjabat, Asep Burhana berharap, pembayaran DBH tersebut menjadi prioritas Pemkab Purwakarta. Pasalnya, di tahun 2019 hingga saat ini Negara Indonesia tengah dilanda musibah yaitu penyebaran Covid-19.
“Kita sama-sama ketahui, jika pengeluaran atau belanja uang negara itu wajib disahkan melalui Perda dan Perbup, sebagai acuan pelaksanaan penggunaan. Nah, apakah ditahun tersebut atau sejak menjabat 2019. Pemkab Purwakarta bukankah harusnya lebih fokus ke penanggulangan Covid 19, maka dengan itu menjadi pertanyaan besar buat kami. Ada apa dan kenapa bisa Pemkab Purwakarta melalui statement Anne Ratna Mustika, malah memilih membayar hutang DBH,” cetusnya.
Anne Mengakui Pemerintahannya Lebih Baik dari Bupati Sebelumnya
Apalagi lanjut Asep, Bupati Anne Ratna Mustika juga terkesan menyatakan jika pemerintahannya lebih baik dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, dinilai mencerminkan diskreditasi point pada kebijakan pemerintah yang sebelumnya dengan nada tendensius dengan kosa kata Akur.
Baca Juga:Dua Venue Porprov Diharapkan Bisa Hasilkan PADEnggan Ngasih Duit ke Preman, Tukang Parkir Bersimbah Darah
“Menjalankan pemerintahan itu tidak elok jika dikaitkan dengan instrumen pribadi. Sebab, prioritas kebijakan sebagai seorang pemimpin yaitu bupati, patut dan wajib pada kepentingan umum,” katanya.
Asep Burhana bukan juga ingin membela pemerintahan sebelumnya. Asep menuturkan, merasa perlu memberikan ungkapan kepada media sebagai bagian dari kritik membangun atau mengingatkan pada pemerintah, jika dunia sedang tidak baik baik saja, bencana terjadi dimana-mana.
“Kami harap kebijakan dan perhatian Neng Anne, lebih pada pembangunan ekonomi rakyat, pembangunan SDM dan fokus pada pembangunan infrastruktur lebih masih,” pungkasnya.(mas/vry)