Puluhan Pejabat Purwakarta Terancam Dicabut, Rotasi Mutasi Dinilai Langgar Hukum

MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES KUNJUNGAN: Unsur Pimpinan DPRD saat kunjungan ke BKN untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kebijakan rotasi di lingkungan Pemkab Purwakarta.
MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES KUNJUNGAN: Unsur Pimpinan DPRD saat kunjungan ke BKN untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kebijakan rotasi di lingkungan Pemkab Purwakarta.
0 Komentar

Kunjungan itu lanjut H.Ahmad Sanusi adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta, adapun yang berkunjung ke BKN yaitu Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua DPRD Warseno, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dan Wakil Ketua DPRD Neng Supartini.

Dengan itu, H.Ahmad Sanusi menegaskan kembali jika pihaknya, usai mendapatkan jawaban yang pasti dari BKN, akan memanggil pihak terkait khususnya struktur terkait di Pemerintahan Daerah, dari Bupati, Sekda dan juga BKPSDM Purwakarta.

Terpisah, pada jumpa pers dihadapan awak media di Bandung Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasì Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Sutan SP Harahap menyampaikan bahwa saat ini pihak Kejati belum ada perkembangan baru. Karena pihak Kejati masih mengumpulkan keterangan.

Baca Juga:Masyarakat dan Aparat Desa Harus Sadar WisataWarga Jalan Ateng Sarton Keluhkan Saluran Air Mampat Dan Tak Terawat

Diberitakan sebelumnya, viral menjadi perbincangan jika mutasi puluhan pejabat di Kabupaten Purwakarta ini kemudian mendapat perhatian dari Aparat Penegak Hulum (APH) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan diadakan jumpa pers beberapa waktu lalu. Usai diduga adanya Laporan dan Pengaduan (Lapdu) dari masyarakat atas dugaan jual beli jabatan tersebut.(mas/sep)

MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES

KUNJUNGAN: Unsur Pimpinan DPRD saat kunjungan ke BKN untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kebijakan rotasi di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Laman:

1 2
0 Komentar