PASUNDAN EKSPRES – Dalam dokumen rahasia yang bocor dari Pentagon, Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui telah mengerahkan pasukan khusus ke Ukraina.
Namun, AS menegaskan bahwa pasukan khusus tersebut hanya ditugaskan di Kedutaan AS di Kiev.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, dalam wawancara dengan Peter Doocy dari Fox News pada Kamis (13/4/2023).
Baca Juga:Fitur Terbaru WhatsApps : Chat Lock untuk Selingkuhan Makin Privat47 Smartphone yang Tidak Bisa Memakai Aplikasi WhatsApps Mulai 31 Desember 2023, Cek HP Mu!
Kirby pun memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dokumen Pentagon yang bocor dan kehadiran pasukan AS di Ukraina.
Upaya AS untuk Mengamankan Pengiriman Bantuan Militer di Ukraina
Kirby tidak merinci jumlah pasukan maupun tugas-tugas mereka secara spesifik, namun ia mengatakan bahwa pasukan AS ditempatkan di kedutaan AS di Kiev sebagai bagian dari kantor Atase Pertahanan.
Untuk membantu dalam mengelola akuntabilitas materi yang masuk dan keluar dari Ukraina, termasuk senjata dan dukungan lain yang telah dikirimkan oleh AS ke Kiev.
Kirby menjelaskan bahwa pasukan khusus tersebut terikat dengan kedutaan dan atase pertahanan di sana, dan mereka tidak terlibat dalam pertempuran di medan perang.
Selain itu, Fox News juga melaporkan bahwa pasukan AS di Kiev juga memberikan layanan keamanan.
Hal ini mengindikasikan bahwa pasukan khusus yang ditempatkan di Kiev bertugas untuk tujuan selain bertempur di medan perang.
Penjelasan kepada Sekutu dan Mitra AS
Setelah terjadinya kebocoran dokumen rahasia, Kirby juga mengungkapkan bahwa AS melakukan upaya terbuka untuk berkomunikasi dengan sekutu dan mitra yang relevan guna menjelaskan kepada mereka sejauh apa yang diketahui oleh AS.
Baca Juga:OOTD Street Style Hijab Ala Selebgram: Tips Tampil Modis dan StylishLink Gratis Baca Manhwa Nano Machine Chapter 149 Bahasa Indonesia
Kirby menyatakan bahwa meskipun informasi yang dimiliki saat ini masih terbatas, namun AS sedang melakukan penyelidikan kriminal dan peninjauan di Departemen Pertahanan untuk mengevaluasi implikasi terhadap keamanan nasional.