“Seharusnya Gubernur dan Kadisdik Jabar bersikap ksatria, mengakui secara jujur dugaan kegagalan dalam menerapkan kebijakan Pendidikan, termasuk proses PPDB 2023, serta gagalnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan,” jelasnya.
Selain itu, kata Guras, DPRD Jabar seharusnya lebih peka terhadap kegaduhan ini. Temuan dugaan banyaknya pelanggaran dalam proses PPDB Jabar 2023, tidak sekedar hanya membuat rekomendasi teknis saja untuk perbaikan kedepan.
“Wakil rakyat harus bisa membongkar akar masalah dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab, yang mengarah kepada perbaikan kebijakan pendidikan yang layak dan pro rakyat. Sehingga pembentukan Pansus PPDB Jabar 2023 menjadi wajib untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dugaan kegagalan proses PPDB Jabar 2023 terjadi sistemik bukan parsial,” ujarnya.
Baca Juga:Orang Tua Miliki Peran vital Lestarikan Bahasa DaerahPolisi Selidiki Penyebab Bus Terbakar, Minta Keterangan Pemilik PO
“Kami mengajak kepada semua stakeholder yang peduli dalam membangun pendidikan Jawa Barat yang layak dan berkeadilan, untuk berpikir cerdas, jangan mau di ninabobokan oleh kedekatan dan kepentingan sesaat. Kami ajak Kadisdik untuk melakukan audit sampling di SMAN 3 Bandung, SMAN 5 Bandung, SMKN 12 Bandung, SMAN 1 Margahayu, SMAN 2 Cimahi, dan SMKN 1 Cimahi, untuk menguji kebenarannya,” pungkasnya.(eko/sep)