PASUNDAN EKSPRES – Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian, Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan mempertimbangkan untuk menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.
Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah akan melaksanakan evaluasi yang komprehensif mengenai sistem zonasi dalam PPDB sebelum mengambil keputusan yang signifikan terkait hal ini.
“Kami akan mempertimbangkan dengan seksama, dan akan mengkaji seluruh aspeknya sebelum membuat keputusan final,” tutur Jokowi dengan tegas di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, pada hari Kamis (10/8/2023).
Baca Juga:Kemendikbudristek Umumkan Panduan Upacara Bendera Peringati HUT Ke-78 RI7 Fakta Soal Aplikasi Judi Online Higgs Domino Island yang Diblokir Pemerintah
Sebagai tambahan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya telah menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di berbagai daerah.
Pertemuan antara Muzani dengan Presiden Jokowi yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada hari Rabu (9/8/2023) menjadi momen di mana usulan ini dinyatakan.
Muzani dengan tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut.
“Presiden memberikan tanggapan yang menunjukkan perhatian penuh pemerintah terhadap masalah ini. Sungguh membanggakan bahwa upaya ini dilakukan untuk kebaikan, namun kenyataannya implementasinya belum memenuhi ekspektasi. Bahkan, tantangan-tantangan signifikan muncul di hampir semua provinsi,” ungkap Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu.
Muzani juga menjelaskan, “Oleh karena itu, saat ini Presiden tengah mempertimbangkan opsi untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini pada tahun mendatang. Namun, penting untuk diingat bahwa ini masih dalam proses pertimbangan yang cermat.”
Muzani menegaskan bahwa meskipun sistem zonasi PPDB memiliki tujuan mulia dalam mewujudkan pemerataan akses ke sekolah-sekolah berkualitas, namun perlu dilakukan penyempurnaan agar masa depannya tidak melahirkan masalah seperti yang terjadi sebelumnya.
Gerindra, sebagai partai yang mendorong usulan ini, ingin agar kebijakan zonasi dalam PPDB ini dievaluasi dengan cermat.
Baca Juga:Manfaat Buah Pir untuk Kesehatan, Tidak Hanya Enak Rasanya Saja KanPolisi Tangkap Pria Berjaket Ojol Tusuk Wanita dan Pria di Cimahi
“Intinya adalah, kita menunggu keputusan final dari Presiden terkait hal ini. Gerindra berpendapat bahwa evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan ini perlu dilakukan, karena meskipun niatnya baik, hasilnya belum sesuai dengan harapan,” papar Muzani dengan mantap.