PASUNDAN EKSPRES – Sekretariat DPRD Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 11,4 miliar untuk memperoleh mobil dinas baru bagi ketua dan wakil ketua.
Rencana ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Meski demikian, rencana pembelian mobil baru ini mendapat kritik tajam karena dianggap sebagai pemborosan anggaran.
Baca Juga:Otak Pembunuhan Cinta Segitiga Maut Ternyata Caleg DPR Dapil Subang Sumedang Majalengka, Devara Putri PranandaCinta Segitiga Berujung Maut, Terbakar Cemburu hingga Sewa Pembunuh Bayaran
Untuk membeli 5 mobil baru DPRD Jawa Barat dapat dikalkulasikan, sehingga biaya per unit untuk satu pimpinan mencapai Rp 2.286.000.000 atau sekitar Rp 2,2 miliar.
Proses pemilihan menggunakan metode e-purchasing dan rencananya barang/jasa akan digunakan mulai Maret 2024 hingga akhir Desember 2024.
Pengadaan ini memiliki nama ‘Kendaraan Dinas Jabatan-Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan’ dengan kode 47534040.
Mobil dinas yang akan dipesan adalah berjenis sedan atau jeep.
Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa pelaksanaan penyediaan paket pengadaan dimulai pada Januari-Februari 2024, sementara pelaksanaan kontrak ditargetkan pada Maret 2024.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh, mengonfirmasi anggaran untuk pembelian mobil baru tersebut.
Menurutnya, kelima kendaraan tersebut diperlukan untuk para pimpinan DPRD yang membutuhkan mobilitas baru, menggantikan armada lama yang sudah tidak prima lagi.
“Kalau pengadaan mobil, itu sudah menjadi sebuah SOP kesekretariatan dewan. Karena mobil yang dipakai oleh pimpinan sebelumnya biasanya sudah tua. Kayak mobil yang dipakai saya, (Toyota) Prado misalkan, itu kan keluaran tahun 2013/2014. Kalau misalkan dipakai untuk pimpinan lagi, ini mah rasa-rasanya khawatir lah,” katanya.
Baca Juga:Ketua Apdesi Subang Dituntut Mundur, Ada Mosi Tidak PercayaHari ke 4 Rekapitulasi Suara di KPU Subang Baru Selesai 11 Kecamatan
Oleh Soleh juga berbicara tentang tingginya anggaran untuk mobil dinas baru, tetapi menekankan bahwa hal tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kesekretariatan dewan.
Menurutnya, keamanan menjadi prioritas, dan meskipun mahal, anggaran tersebut dianggap wajar untuk menjamin keselamatan para pimpinan dewan.
“Bukan mengabaikan bahwa efisiensi, bukan mengabaikan persoalan rakyat masih banyak, enggak ke sana maksud saya. Kalau misalkan ada peremajaan, pada posisi untuk mendorong mobilitas para pimpinan, rasa-rasanya itu hal yang memang sepantasnya. Karena keamanan itu lebih penting,” tukasnya.