Jakarta – Sebagai upaya menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Tindak Lanjut Perbaikan SPI Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (03/06/2024).
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan agar Kementerian ATR/BPN dapat membentuk dan mengaktifkan kembali Unit Pengendalian Gratifikasi.
“Unit tersebut saya minta untuk tidak pasif, mengumpulkan laporan penerimaan gratifikasi, dan secara proaktif juga turut berkolaborasi dengan semua pihak untuk menggencarkan upaya pencegahan dan penindakan atas perilaku korupsi,” ucapnya.
Baca Juga:Lolos ke Liga 2, Persikas Disambut Meriah di SubangPersiapan Pilkada Pemkab Subang Gelar Rakoor, Pj Bupati Himbau Camat sampai Kades Bekerja Sesuai Aturan
Melalui kegiatan ini, Menteri AHY menyatakan dapat dimanfaatkan jajarannya sebagai wadah referensi dan refleksi untuk mewujudkan Kementerian ATR/BPN yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.
“Kita ingin, seperti yang sering kita gelorakan, Kementerian ATR/BPN semakin maju dan modern. Semakin melayani, profesional, dan tepercaya. Tinggal bagaimana, itu bukan hanya menjadi jargon, bukan hanya menjadi hashtag tapi benar-benar menjadi kekuatan sekaligus karakter kementerian ATR/BPN,” ucap Menteri AHY.
Sebagai bentuk perwujudan good governance dan clean government, Menteri AHY mengajak seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
“Ini dua padanan yang sama pentingnya. Oleh karena itu, dengan semangat itu, kita ingin melakukan evaluasi, koreksi, refleksi, dan kontemplasi atas apa yang telah kita jalankan di tahun 2023,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Sementara itu, untuk mendukung hasil survei yang diharapkan, Pahala Nainggolan selaku Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir menjadi narasumber, mengatakan ada tiga komponen yang menjadi penilaian survei tersebut.
“Bahwa ada tiga komponen, sepertiga disumbang oleh internal. Sepertiga oleh eksternal, ini pengguna jasa ATR/BPN, sepertiga lagi adalah ekspert, ahli. Baru kita dapatlah nilai 100,” paparnya.
Hingga pertengahan tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan sejumlah capaian yang signifikan dan melampaui target.
Baca Juga:Satres Narkoba Polres Subang Tangkap Pengedar Sabu di Kecamatan PagadenDinas Pendidikan Jabar Gerak Cepat Perbaiki Sistem PPDB, Kadisdik Sampaikan Permohonan Maaf
Sejak ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga April 2024 telah mencatatkan 112 juta bidang tanah terdaftar dari 126 juta bidang di Indonesia.