oleh

Menyoal Aturan Rokok yang Dilematis

Oleh : Wenny Suhartati, S.Si

Tidak bisa dipungkiri, merokok sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat di negeri ini. Dan sudah menjadi mahfum kita pula, betapa dari segi keuangan maupun kesehatan rokok sendiri banyak menyimpan kemudharatan. Namun, kebiasaan merokok serta industri rokok sudah begitu mencengkeram bangsa ini. Terlebih lagi jika sudah menjadi pecandu rokok, belasan menit tanpa menghisap rokok rasanya sangat menderita. Bahkan dalam tingkat akut, bisa menyebabkan kepala pusing dan perut mual.

Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mengkampanyekan tentang bahaya merokok kepada masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat. Karena sudah banyak contoh kasus penyakit yang timbul akibat dari rokok ini. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sendiri, telah menetapkan tujuh zona yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2019 tentang KTR. Ke tujuh zona ini adalah kawasan sekolah atau tempat kegiatan belajar mengajar (KBM), kawasan bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja dan fasilitas umum. Sesuai dengan aturan yang ada di Perda ini, bagi warga yang kedapatan merokok di KTR, akan dikenai denda Rp 5 juta (www.purwakartakab.go.id, 20/12/2019).

Selain itu, menurut Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakata akan menerapkan aturan ketat larangan merokok di lingkungan pemerintahan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) pada saat jam kerja yang tertuang di dalam Peraturan Bupati (Perbup). Dan jika ada ASN yang tetap melanggar maka akan diberikan sanksi ringan membeli 10 Alqur’an untuk diwaqafkan ke sejumlah masjid dan mushola, dan sanksi terberatnya penahanan promosi jabatan (Radar Karawang,10/01/2020).

Namun, permasalahan rokok ini adalah permasalahan yang dilematis di negara kita. Bagaimana tidak? Di satu sisi pemerintah gencar membuat aturan pembatasan konsumsi rokok di masyarakat dan juga memahamkan masyarakat tentang bahaya rokok, tapi di sisi lain, kita tidak bisa juga menutup mata jika di negara kita industri rokok masih menjadi penyumbang pendapatan yang besar bagi negara.

Dan industri rokok atau industri hasil tembakau (IHT) ini, merupakan salah satu sektor strategis yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan dari sektor ini salah satunya berasal dari penerimaan cukai dan pajak produk rokok yang tiap tahunnya telah menyetor ratusan triliun rupiah kepada negara.

Berdasarkan catatan Kementrian Perindustrian (Kemenperin), pendapatan negara dari IHT yang berasal dari cukai dan pajak rokok setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti tahun 2016, kontribusi IHT terhadap pembayaran cukai mencapai Rp 138,69 triliun, atau 96,65 persen dari total cukai nasional. Dan untuk tahun 2019 setoran cukai dari produk rokok mencapai Rp 170 triliun. Sedang untuk tahun 2020 ini ditargetkan pendapatan dari cukai rokok bisa mencapai Rp 180 triliun (Liputan6.com, 03/10/2019).

Sebuah aturan yang kontradiktif. Meskipun dari data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa 21 persen dari total beban penyakit yang ditanggung BPJS berasal dari penyakit akibat konsumsi rokok seperti penyakit jantung iskemik, serebrovaskular, tuberculosis, diabetes dan penyakit pernafasan kronis, namun selama rokok masih dijadikan sebagai salah satu industri penting sepertinya masih akan tetap terlihat banyaknya rokok yang berdar dan dikonsumsi di tengah masyarakat. Ditambah lagi, rendahnya komitmen dari pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan aturan yang ada demi tegaknya pembatasan maupun larangan peredaran dan konsumsi rokok di tengah-tengah masyarakat.

Seperti inilah karakter dari sistem ekonomi neolib berbasis kapitalisme. Kebijakan yang didasarkan hanya atas keuntungan semata. Rakyat ditempatkan hanya sebagai objek untuk meraup keuntungan bagi para penguasa dan pemilik modal. Meskipun sudah banyak penelitian yang membuktikan bahaya merokok untuk kesehatan, baik bagi perokok itu sendiri maupun bagi orang disekitarnya, namun selama rokok masih bisa memberikan keuntungan bagi para kapitalis pemilik modal sepertinya suatu keniscayaan jika industri rokok tidak akan dilarang keberadaannya di negara ini.

Akan tetapi, berbeda halnya jika menurut Islam. Dalam Islam, sistem ekonominya dibangun berdasarkan aturan dari Sang Pencipta. Dan fungsi negara adalah pelayan serta pelindung bagi rakyatnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan hidup yang mendasar bagi rakyatnya, termasuk kesehatan didalamnya. Dan negara juga dilarang menempatkan rakyat sebagai objek untuk memberi keuntungan bagi negara.

Balik lagi ke masalah pembatasan dan pengaturan rokok. Jika negara memang menganggap rokok merupakan salah satu penyebab banyaknya masalah kesehatan bagi masyarakat, harusnya pemerintah dengan tegas membuat regulasi untuk menghentikan industri dan akses rokok ke masyarakat, sembari mengalihkan industri rokok berikut pekerjanya yang tidak sedikit jumlahnya ke industri lain yang lebih produktif. Dengan dijalankannya fungsi negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat dalam sistem ekonomi Islam secara maksimal, maka suatu keniscayaan jika kesejahteraan seluruh rakyat akan tercapai dalam ridho Ilahi. Wallahu a’lam. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *