oleh

Orang Tua Mulai Keluhkan Boros Kuota, Kadisdikbud Akui Belajar Daring Tidak Efektif

SUBANG-Kendati sudah ada intruksi untuk mewacanakan tatap muka di sekolah oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sampai hari ini Kabupaten Subang masih memberlakukan pembelajaran daring pada setiap sekolah. Keadaan tersebut, membuat beberapa orang tua siswa mulai mengeluhkan boros kuota.
Warga Subang Dini Setiawati (36) mengungkapkan, kebutuhan anaknya yang saat ini baru memasuki Kelas 5 Sekolah Dasar (SD), hanya dalam seminggu harus menghabiskan kuota hingga 20 GB. Belum lagi ada lagi pengeluaran lainnya. “Satu minggu rata-rata 20 GB habis, harganya Rp45.000 sampai Rp60.000. Kalau sebulan sudah berapa, boros kuota banget kan?” ungkap Dini saat ditemui Pasundan Ekspres, Rabu (22/7).
Dini berharap, Pemda Subang segera memastikan untuk keberlangsungan sekolah secara normal kembali. Terlebih menurutnya, Subang saat ini sudah termasuk dalam zona dengan resiko rendah untuk penyebaran Covid-19. “Saya harap segera ada kepastian saja. Kasihan sama anak-anak juga kan, kalau terlalu lama libur,” ungkapnya.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Sekolah Terapkan Sistem Daring
Menanggapi hal tersebut, Bupati Subang H. Ruhimat akan segera menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, untuk segera menentukan kecamatan yang dinilai aman dari penyebaran covid 19. Sesuai arahan gubernur juga, tatap muka di sekolah baru bisa dilakukan per Kecamatan. Itu juga harus dengan siswa yang domisilinya yang ada di kecamatan tersebut. “Kita akan segera koordinasikan. Kami juga tidak mau gegabah,” jelasnya.

Akan mewacanakan subsidi kuota

Menjawab tentang banyaknya keluhan orang tua siswa terkait boros kuota semenjak sekolah daring, Ruhimat juga mengaku akan mewacanakan subsidi kuota bagi para siswa dan siswi di Kabupaten Subang. “Kalau memungkinkan kita akan upayakan untuk subsidi. Nanti kita rumuskan dulu, kalau tidak, ya mau bagaimana?” tambahnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Subang, Tatang Komara, S.Pd., MM mengakui proses belajar mengajar dengan sistem daring kurang efektif. Keluhan wali murid juga diakuinya. Tatang menyebutkan, pelaksanaan belajar daring ini belum efektif untuk keberlangsungan pendidikan anak.
Sesuai hasil rekomendasi berbagai pihak, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan dan bupati, pihaknya mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan belajar dimulai pada 13 Juli dengan sistem daring atau jarak jauh.
“Ini sebuah keniscayaan. Bahwa pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan jarak jauh itu, tidak efektif, saya akui. Sementara ini yang terbaik untuk menyelamatkan anak-anak kita,” pungkasnya.

BST Dibelikan Ponsel

Sebelumnya diberitakan, akibat tidak kuat tekanan belajar daring, penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) berlomba membeli ponsel android. Pasalnya, belum ada kejelasan untuk tatap muka dalam sekolah, yang saat ini hanya melakukan belajar via online. Sementara Dinas Sosial Kabupaten Subang mengimbau BST dipergunakan untuk kebutuhan dasar.
Warga Cipaku – Cibogo Wiatna (43) mengaku tidak memiliki ponsel yang menyedikan berbagai aplikasi. Sementara pihak sekolah mewajibkan anaknya yang bersekolah agar menyiapkan ponsel untuk belajar daring. Wiatna membeli ponsel dengan sumber dananya berasal dari BST, yang berasal dari Kementrian Sosial tiap bulan. “Jadinya beli ponsel android buat belajar daring. Saya kan ga punya ponsel seperti itu awalnya. Dari pada minjem ke tetangga kan ga enak,” ujarnya.
Dijelaskan Wiatna, anaknya yang duduk di sekolah dasar setiap hari belajar via daring. Hal tersebut, cukup menyulitkan. Wiatna berharap agar untuk sekolah bisa tatap muka lagi tanpa daring. “Cukup menyulitkan juga lebih baik langsung tatap muka,” katanya.
Warga lainnya, Neni R (36) mengatakan, selain ponsel yang menyedikan aplikasi android, dirinya juga mengeluarkan uang untuk pembelian kuota agar akses internet bisa menyambung. Hal tersebut, tiap minggu selalu saja ada pengeluaran. “Maka dari itu, dana BST yang tiap bulan diterimanya, digunakan untuk keperluan tersebut,” katanya.
Tokoh Masyarakat Cinangsi Simon M. Ikhlas mengatakan, tidak semua orang mampu membeli ponsel dan menjadikan penerima BST membeli ponsel bukan membeli konsumsi. Harus dipahami oleh pemerintah, bahwasnya tidak semua orang mampu membeli ponsel Android, maka dari itu fenomena penerima BST membeli ponsel tidak bisa disalahkan juga untuk anaknya belajar daring.
Menurutnya, harus ada pendataan murid yang tidak mampu, untuk diberikan ponsel oleh pihak sekolah melalalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak menganggu BST yang seharusnya untuk membeli kebutuhan ekonomi pangan untuk yang terdampak. “Seharusnya dibelikan ponsel oleh pihak sekolah bagi siswa yang tidak mampu dengan dana BOS,” ujarnya.(idr/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *