oleh

Nestapa Penanganan Pandemi yang Tak Kunjung Usai

Oleh : Ruri R
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Pelonjakkan jumlah pasien yang terpapar positif Covid-19 di negeri kita saat ini tembus hingga 1 juta orang. Jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, angka 1 juta tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan di wilayah Indonesia dan yang paling banyak berasal dari daerah Jawa Barat. Menurut data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 (Pikobar) Provinsi Jawa Barat tedapat 155.320 ribu orang yang positif terpapar Covid-19. Hal ini membuat pihak rumah sakit di Jawa Barat kewalahan dalam menanganinya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan pelayanan pandemi Covid-19 di puskemas-puskemas sekitar Jawa Barat. Pada 2021, Kami akan memperkuat sekitar 100 puskemas di Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk penanganan Covid-19, ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, seperti dilansir dari laman JawaPos.com tanggal 27 Januari 2021.

Selain itu Pemrov Jabar juga akan menambah SDM dan APBD dengan menyediakan tiga SDM baru yang berkompeten di bidangnya. Nantinya tiga SDM baru tersebut dan 2 staf dari Puskemas setempat akan menjadi tenaga kesehatan berbasis tim untuk memperkuat pelaksanaan 3T (tracing, testing, dan treatment). Kemudian Pemprov Jabar akan menggagas juga program yang bernama Puspa (Puskesmas terpadu dan Juara) khusus untuk memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19. Sejumlah kriteria ditetapkan dalam penentuan lokasi mulai dari kasus konfirmasi, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) perkabupaten/kota sampai kepadatan penduduk. Program tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO) untuk memperkuat sistem dan SDM di Puskesmas. SDM menjadi kunci program Puspa, sehingga perekrutannya dan pelatihannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk penguatan Puskesmas di tengah wabah Covid-19.

Hampir setahun pandemi ini berlangsung dengan segala cara penanganannya, namun keadaan belum berubah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah belum mampu merubah keadaan. Penanganan pandemi dengan cara yang salah malah menambah panjang deretan kasus Covid-19 ini. Kebijakan PSBB seraya tetap membuka pintu masuk bagi TKA dan memberi peluang wisata demi berputarnya roda ekonomi hanya salah satu contoh betapa tidak efektifnya penanganan pandemi. Kondisi ini diperparah dengan masalah pembagian bantuan yang diwarnai ketidakakuratan data penerima dan korupsi. Inilah buah hasil dari sistem yang diterapkan saat ini, yaitu sistem kapitalisme-sekuleris. Sistem kufur yang menjauhkan agama dari kehidupan dan menjadikan kepentingan para kapitalis sebagai poros.

Islam mempunyai aturan dalam semua hal termasuk dalam menangani permasalahan pandemi. Rasulullah Saw. bersabda :
“Jika engkau mendengar suatu wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Namum jika itu terjadi disebuah negeri dan kalian telah berada didalamnya, maka janganlah melarikan diri darinya” (HR Bukhari Muslim). Seharusnya semenjak pandemi datang cara penanganannya yaitu dengan lockdown atau karantina di semua wilayah yang terkonfirmasi wabah, yakni menutup semua akses yang bisa keluar masuknya wabah tersebut. Cara tersebut pernah dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam menangani wabah tha’un yang menyebar di negeri Syam dan beliau berhasil menangani wabah tersebut. Khalifah juga memisahkan orang yang terpapar wabah dengan orang yang sehat sehingga yang sakit bisa fokus dalam penyembuhan dan yang sehat bisa beraktivitas seperti biasanya.

Selain menetapkan lockdown atau karantina di setiap wilayah yang terkonfirmasi wabah, khalifah juga memperhatikan rakyatnya dengan memenuhi semua kebutuhannya tanpa kekurangan apapun.
Apabila dari awal penanganan pandemi di negeri kita ini dilakukan sesuai syari’at Islam dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka pandemi akan cepat terselesaikan denagan baik. Sejatinya hanya pemerintahan yang diberi mandat menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh saja yang akan menerapkan pola penanganan pandemi dengan benar. Karenanya seluruh kaum muslimin harus berupaya mewujudkan pemerintahan ini, yakni khalifah -dan para pembantunya- yang memimpin khilafah.
Wallahu’alam bi ash-shawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.