oleh

Pemda Subang Kerjasama dengan Unsub dan IPB Soal Implementasi Data Desa Presisi

SUBANG – Bupati Subang H.Ruhimat jalin kerjasama dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara pemerintah daerah Subang, Universitas Subang (Unsub) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait kerja sama pembangunan daerah Kabupaten Subang di Agribussines and Technology Park (ATP) IPB Bogor, Selasa (23/02). MoU tersebut dilakukan terkait kerjasama soal implementasi Data Desa Presisi (DDP).

Bupati Subang H Ruhimat dalam keterangannya menyampaikan, kerjasama ini sangat diperlukan mengingat keunggulan dan manfaat dari Data Desa Presisi dapat dimanfaatkan dalam bidang pembangunan Desa.
“Dengan kualitas data, perencanaan pembangunan ditingkat desa bisa lebih terarah. Baik ditingkat perencanaan dan maupun implementasi,” kata Ruhimat.

Termasuk diantaranya dalam hal kebencanaan, melalui data desa presisi, persoalan kebencanaan dan penanganan bisa dilakukan berbasis data untuk mebuat penanganan kebencanaan lebih akurat. “Untuk itu, kehadiran DDP ini kedepan mudah-mudahan dapat membantu Desa-desa di Subang menjadi lebih maju baik dalam pembangunan atau hal lainnya,” jelas Ruhimat.

Menurut Kepala BP4D Kabupaten Subang Hari Rubiyanto kerjasama yang kini disepakati antara pemkab Subang, universitas Subang dan IPB meliputi hal berikut, yakni Bantuan pendataan potensi desa, Bantuan pembinaan dan kajian sumber daya alam di Subang, Peningkatan produksi pangan, Penggunaan bibit unggul produksi IPB, Pendayagunaan SDM IPB dalam pembangunan di Kabupaten Subang. “Upaya kerjasama ini semoga menjadi percepatan yang baik untuk pembangunan di Kabupaten Subang,” ujarnya.

Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria S.P., M.Si menyambut baik, MoU antara IPB dengan Pemda kabupaten Subang serta kampus lokal di Subang. Sebab, di era 4.0 ini, kebutuhan data juga harus berangkat dari bawah (bottom up) serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan data di lapangan.

Selain itu, sebagai salah satu Kabupaten lumbung padi nasional, kerjasama tersebut hanya terbatas pada pengembangan data desa presisi semata. Akan tetapi, lebih jauh juga bisa dikembangkan terkait dengan pengembangan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Subang.

“Kedepan selain soal DDP, inovasi-inovasi yang terus dikembangkan IPB baik dalam dunia pertanian maupun pangan juga bisa dijajaki sebagai upaya memaksimalkan potensi yang ada,” jelasnya.

Salah satu Dosen penggagas Data Desa Presisi (DDP) Dr Sofyan Sjaf prihatin pada lemahnya akurasi data maupun besarnya galat data yang dihasilkan oleh-oleh lembaga tertentu, yang justru hasilnya digunakan pemerintah. “Gagasan DDP ini berawal dari keprihatinan saya terhadap polemik data yang terjadi hingga saat ini. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan gagalnya kebijakan pembangunan,” ungkapnya.

Dr. Sofyan memaparkan problematika data secara umum di Indonesia dan khususnya di desa yang tumpang tindih dan tidak akurat. “data desa presisi dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Desa. Hal yang menjadi pemikiran kami saat itu adalah mungkinkah Indonesia bisa menggambarkan secara cepat dan tepat mengenai potensi desanya yang masih debatable meskipun Indonesia sudah merdeka?” ujar Dr Sofyan.

Data presisi memiliki tingkat akurasi tinggi untuk memberikan gambaran aktual di desa yang sesungguhnya. Dan biaya yang rendah sangat mungkin dana desa bisa melakukan itu. Dengan data presisi kita bisa menghitung potensi desa berupa jumlah vegetasi, jumlah biodiversity, konsumsi pangan per bulan, berapa uang yang berputar per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sebaran rumah tidak layak huni, peta infrastruktur, dan lain-lain. Untuk itu ia melihat pentingnya untuk sebuah desa memiliki data presisi dalam menunjang pembangunan.

Dalam penandatanganan Mou tersebut, turut juga hadir Pj Sekda Kabupaten Subang, Rektor Universitas Subang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang, Kepala BP4D, serta Rektor IPB Arif Satria. (ygi/idr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *