oleh

Legalisasi Miras Dalam Kacamata Pendidik

Akhir- akhir ini warganet di hebohkan dengan tagar #tolaklegalisasimiras. Kegaduhan ini terjadi pasca Presdien Indonesia Pak Jokowi mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang isinya memberikan kelonggaraan investasi sekaligus melegalkan miras dan masyarakat bisa memproduksi sendiri. Sebelum terbitnya Perpres No 10 Tahun 2021, industri pembuatan miras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup. Dengan ini, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Selain produksi minuman keras, pemerintah juga mengizinkan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya, yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus. Perpres ini berlaku untuk 4 provinsi  yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan dalih sebagai bentuk bagian dari petimbangan kearifan lokal. Gubernur Papua pada tahun 2017 yang diakses padalam jpnn.com melakukan pelarangan distributor dan penjual minuman keras (miras) untuk menghentikan aktivitasnya. Dia menuding para penjual miras itu berperan terhadap punahnya orang asli Papua, banyak orang Papua yang meninggal akibat miras. Dilansir dari laman media  republika.co.id, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas menolak investasi produksi minuman keras di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan sehubungan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka. “Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua,” kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP, Dorius Mehue. Minuman keras kalau di pandang dari sudut agama. Agama Islam pada khususnya  dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda :

 “Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barang siapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.” (HR ath-Thabrani) merupakan sumber segala kejahatan.

Jadi sudah jelas hukum meminum minuman kerasa adalah haram. Raja dangdut Roma Irama memperkuat dalam lagu populernya

Minuman keras (miras), apa pun namamu

Tak akan kureguk lagi

Dan tak akan kuminum lagi

Walau setetes (setetes)

Dan narkotika (tika), apa pun jenismu

Tak akan kukenal lagi

Dan tak akan kusentuh lagi

Walau secuil (secuil)

Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila

Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah

Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan

Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan

Bahkan sudah banyak orang  dan elemen organisasi yang menolak keras terkait Perpres ini, dari mulai Muhamadiyah, Persis bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan umum Masyarakat Muslim Indonesia. Sekalipun peraturan tersebut hanya berlaku di 4 Provinsi apakah menjamin tidak akan menjalar ke provinsi lainnya, karena potensi orang memproduksi secara oplosan , palsu itu akan sangat besar. Ketika tidak di legalkan saja banyak ditemukan pelanggaran apalagi setelah di legalkan. Masyarakat Indonesia kenatal dengan budaya ke timuran berbeda dengan gaya hidup orang barat. Tidak dapat di bayangkan dampak dari pelegalan ini akan memicu timbulnya kejahatan lainnya yang akan semakin memperkeruh kehidupan berbangsa di tengah masalah, ujian yang melanda bangsa Indonesia saat ini.

Tantangan Pendidikan Nilai di Sekolah

Sepanjang hayatnya guru-guru di Sekolah sudah sepakat bahwa minuman keras adalah sesuatu yang di larang, dari berbagai sudut pandang (agama, kesehatan dan nilai yang berlaku di masyarakat), ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran minuman keras maka dengan sigapnya para pendidik melakukan sebuah tindakan yang edukatif, karena banyak kasus terjadi, gara-gara meminum minuman keras murid-murid berpotensi melakukan pelanggaran lainnya (tauran, perzinahan dan lain sebagainya). Doktrin ini sudah berlaku ribuan tahun. Ketika muncul Perpres ini tidak menutup kemungkinan para pendidik kebingungan ketika menanamkan doktrin yang selama ini di jaga bersama, sekalipun hanya berlaku untuk 4 Provinsi tai ini masih dalam lingkup Negara Indonesia , terkecuali di negara-negara barat dan eropa yang sudah sama-sama kita ketahui. Jangan sampai nilai investasi yang dikejar tidak seberapa signifikan hasilnya tapi dampak yang besar terutama terhadap tatanan nilai kebaikan yang sudah turun temurun di jaga menjadi buyar kembali. Sebagai seorang pendidik dalam hati saya menangis dan cemas sekaligus kecewa terhadapan keluarnya Perpu ini, semoga Pak Presden mendengar rintihan dari seluruh elemen masyarakat dan mencabut aturan tersebut.  Masih banyak peluang investasi yang jauh lebih menguntungkan dengan tidak melakukan spekulasi dan menimbulkan resiko yang besar bagi tumbuh kembang generasi terbaik bangsa, Kebijakan parsial jangan sampai mengabaikan wilayah mayoritas yang merupakan jati diri bangsa tercinta. (*)

Oleh : Feri Rustandi, S.Pd, MM, Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT Kab Subang).

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.