oleh

Jurus Jitu Memberantas Miras

Oleh Rina Tresna Sari,S.Pd.I
Pendidik Generasi Khoiru Ummah dan Member AMK

Kehadiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal membuka izin investasi bagi industri minuman keras, yang menuai kehebohan publik akhirnya pada selasa 2 Maret kemarin lampiran tersebut dicabut oleh Presiden Jokowi.
Pencabutan lampiran ini tentu saja tidak terlepas dari masukan banyak pihak, utamanya organisasi Masyarakat (ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (kompas.com, 3 Maret 2021).

Walaupun pencabutan lampiran telah dilakukan, tapi pada faktanya hal ini tetap saja menimbulkan pro kontra seperti halnya saat Perpres ini disahkan. Pro kontra juga datang dari berbagai kalangan.

Kalangan yang setuju lampiran pembukaan izin investasi miras dicabut menilai peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. (BBC.com, 2 Maret 2021).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menuturkan bahwa miras tak hanya dilihat dari sudut pandang agama. Ia menganggap dari sisi kesehatan, sosiologis, dan ekonomi, miras juga dianggap membahayakan. (Liputan6.com, 2 Maret 2021).

Miras tidak hanya dilihat dari segi keharamannya. Orang yang mengonsumsi miras akan terganggu kesehatannya, kemudian sosiologisnya karena orang yang minum miras akan suka melakukan kekerasan. Akibat dari kesehatan dan jiwa yang terganggu, otomatis kebutuhan akan terbengkalai sehingga dapat merusak tatanan kehidupan rumah tangga.

Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Firmansyah menuturkan agar jangan hanya mencabut soal investasi, tapi sekarang pemerintah perlu meningkatkan pengawasan peredaran miras. Misalnya banyak miras diperjualbelikan di bawah usia. (Liputan6.com, 2 Maret 2021).

Sebelum aturan investasi disahkan, sebetulnya peredaran dan jual beli miras ternyata sudah dilegalkan dari dulu. Sehingga upaya meningkatkan pengawasan peredaran miras agar tidak diperjualbelikan di bawah umur sepertinya akan sia-sia. Bila jual beli miras dilegalkan.

Sebaiknya segala lampiran yang menyangkut minuman keras seperti perindustrian, peredaran, perjualbelian dan investasi seharusnya dihapuskan. Pasalnya, miras adalah induk dari keburukan.

Sementara itu, kalangan yang tidak setuju lampiran ini dicabut menilai bahwa investasi minuman alkohol bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi-sembunyi. (BBC.com, 2 Maret 2021).

Deputi Deregulasi Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, mengatakan bahwa ide membuka industri minuman beralkohol sudah dibahas sejak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan tujuan untuk mendorong terbukanya usaha mikro dan menengah di daerah. (BBC.com, 2 Maret 2021). Lampiran izin investasi miras merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kala itu banyak pihak menolak atas pengesahan Undang-Undang tersebut.

Pembukaan izin investasi ini berarti membuka jalan bagi para investor asing ataupun lokal agar memberikan suntikan investasi kepada industri miras. Peningkatan ekonomi negara tak jarang menjadi alasan dalam menetapkan suatu peraturan, tapi kenyataannya ekonomi negara ini masih terpuruk juga.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pihak yang setuju lampiran dicabut hanya menghapus satu lampiran saja, yakni investasi tapi peredaran dan perjualbelian masih dilegalkan. Di sisi lain, pihak yang tidak setuju hanya menilai dari kegunaan saja tanpa memikirkan bahaya besar yang akan terjadi ke depannya. Keadaan sekarang saja sudah parah, malah makin diperparah.

Bila kita cermati sebetulnya dalam negara yang mengadopsi idiologi kapitalisme, produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa akan terus dilakukan selagi ada nilai guna (utility value). Suatu barang dianggap memiliki nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya tanpa menimbang mudaratnya.

Akibatnya, miras, narkoba, dan prostitusi tidak bisa ditutup, karena masih ada nilai guna yaitu ada yang menginginkan. Inilah pandangan yang rusak.

Hal ini berbeda dengan Islam, yang mana semua materi, benda dan perbuatan diintegrasikan dengan ruh, sehingga akan menghasilkan kesadaran bahwa semua ada hubungan dengan Allah. Sehingga saat akan menghasilkan barang dan jasa pun harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya harus halal. Adapun barang haram walau ada yang menginginkan, tetap tidak boleh diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan.

Sebagaimana firman Allah Swt. :
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.’” (QS. al-Baqarah: 219).

Pada ayat ini jelas Allah sudah melarang meski ada manfaat penerimaan negara di dalamnya. Islam juga dengan jelas dan tegas melarang umat nya meminum khamr. Sebagaimana firman Allah Swt. :
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah: 90).

Begitu pula soal investasi dan industri miras, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah dan Rasulullah saw. melaknat hal tersebut.
Rasulullah bersabda, “Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan.” (HR Ahmad)

Kemudian dari Anas bin Malik, ia berkata,
“Rasulullah saw. melaknat sepuluh golongan dengan sebab khamr: orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan.” (HR. Tirmidzi).

Sehingga pendapat yang mengatakan investasi ini menguntungkan, sebenarnya tidak ada dalam Islam. Islam konsisten saat mengatakan khamr adalah induk kejahatan. Maka semua peluang ketersediaan khamr akan ditutup. Karena ketika berinvestasi pada barang haram, maka investasinya pun menjadi haram.

Adapun adanya salah satu elemen masyarakat menggunakan kaidah “maa laa yatimmul wajib illa bihii fa huwa wajib” dan mengatakan perlu pengaturan miras karena akan menimbulkan masalah sedangkan mewujudkan maslahat adalah wajib, maka sebetulnya ketika menyatakan mewujudkan maslahat itu wajib tetap tidak boleh dengan menghancurkan kemaslahatan itu sendiri.

Karena itu sesungguhnya pengaturan yang wajib untuk mewujudkan kemaslahatan itu adalah menolak dan menutup semua mafsadat. Aturannya justru melegalkan mafsadat dan kontradiktif dengan mewujudkan kemaslahatan tadi. Kaidahnya benar, tetapi memakai kaidahnya tidak benar.
Ketika Islam mengharamkan miras (khamr) tanpa kompromi, maka segala hal yang berkaitan dengan miras tidak akan difasilitasi, sehingga memberantas miras dengan larangan secara total hanya bisa diwujudkan jika syariah Islam diterapkan secara kafah.
Wallahu a’lam bishshawab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.