Komisi IV DPR RI Menolak Keras Impor Beras 1 Juta Ton

Komisi IV DPR RI Menolak Keras Impor Beras 1 Juta Ton
0 Komentar

JAKARTA – Menjelang Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri, perlu dilakukan antisipasi terkait dengan ketersediaan pangan pokok di masyarakat.

Hal ini mendapat perhatian serius dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadhan dan Idul Fitri akan banyak disoroti perihal ketersediaan, kecukupan sampai fenomena lonjakan atau penurunan harga pangan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Mentan mengungkapkan bahwa dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia, seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat. Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup.

Baca Juga:PHE ONWJ Bantah Kebocoran Minyak MentahKorban Dugaan Kasus Revenge Porn, Mengaku Sudah Lama Dilecehkan

“ Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya, “ sebut Mentan saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3)

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti menyesalkan atas adanya keputusan dan pernyataan dari Menteri Perdagangan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras yang diyakini tidak akan menggangu harga gabah di petani,

“Padahal fakta dilapangan hampir seluruhnya harga gabah jauh di bawah HPP, untuk itu kami menyarankan kepada Mentan untuk menjelaskan kondisi fakta dilapangan kepada Mendag, “ ujar Reni

Senada dengan Renny, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga dengan tegas menolak adanya rencana impor beras 1 juta ton. Andi menilai bahwa keputusan tersebut sangat kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.

“ Alasan Mendag dan Menko Perekonomian tidak bisa kita terima secara argumentatif, kita juga harus berikan apresiasi kepada petani dan Kementan yang sudah menjamin ketersedian pangan dengan baik, “ ungkapnya

0 Komentar