JAKARTA-Isu reshuffle kabinet jilid 2 berembus kuat seiring disahkannya pembentukan dua kementerian baru oleh DPR RI.
Adapun dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi serta Kementerian Investasi.
Lalu, siapa menteri yang akan duduk dikursi panas tersebut? Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.
Baca Juga:Dir Gardiklat: Posisi AGPAI Strategis Kuatkan PancasilaTidak Ada Dukungan dari Pemerintah, Orang Tua dan Atlet Drum Band di Purwakarta Kecewa
“Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi Lainnya,” kata Fadhli saat dihubungi, Kamis (15/4).
Selain itu lanjutnya ada nama Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Banyuwangi. Pengalaman Azwar Anas memimpin Banyuwangi adalah modal untuk diaplikasikan di wilayah yang lebih besar atau di taraf nasional.
“Pembangunan Banyuwangi hari ini tak lepas dari perannya sebagai kepala daerah, mengembangkan UMKM dan pariwisata, tentu juga perannya dalam menarik investor untuk menggerakkan roda ekonomi di sana,” ujarnya.
Namun demikian lanjutnya, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden, siapapun yang terpilih harus menjalankan visi misi presiden di wilayah invetasi. “Itu hak presiden, saya kira beliau sudah menyiapkan kriterianya dan orang yang akan ditunjuknya,” pungkas Fadhli.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, ikut merespons kabar adanya perombakan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Wododo.
Terkait itu, Ahmad Syaikhu pun meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya menampung akomodasi politik dalam reshuffle ini.
“Ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan akseptabilitas yang betul-betul memadai,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/4) kemarin.(red)