Secara nasional IPM Indonesia berada di level yang tinggi. Hal ini berdasarkan standar Badan Program Pembangunan United Nations Development Program (UNDP). Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), Suhariyanto, mengatakan kendati IPM berhasil meningkat, namun kondisi pembangunan di Tanah Air masih “jomplang” alias belum merata di masing-masing provinsi, kabupaten hingga kota. Lihat saja misalnya, Kabupaten Jayapura memiliki IPM sebesar 79,58, namun IPM Kabupaten Nduga hanya sekitar 29,42. (CNN Indonesia, 15/4/2019)
Kejomplangan ini sering terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis karena sistem ekonominya membuat yang kaya makin kaya, yang miskin terus berada di lingkaran kemiskinannya. Ibarat hukum rimba yang kuat pasti menang dan akan terus mengeksploitasi yang lemah.
Pembangunan yang dilakukan setiap negara semestinya mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya bersifat materi sebagai sarana kehidupan, tapi harus disertakan juga pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting untuk dilakukan untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Hanya saja indikator keberhasilan suatu negara di sistem kapitalis sekarang diukur lewat angka-angka di atas kertas, yang tidak sesuai dengan keadaan. Berbeda dengan sistem Islam, ukurannya jelas dan sesuai dengan keadaan.
Baca Juga:Moderasi, Alat Liberalisasi AkidahSeri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 43
Dalam sistem Islam, pendidikan dan kesehatan adalah hak rakyat yang ditanggung oleh negara. Negara tidak hanya sebagai regulator, negara yang menerapkan sistem Islam, juga sebagai eksekutor dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini. Kenapa? Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasul saw. Ketika Rasul saw sebagai kepala negara di Madinah, beliau membebankan biaya pendidikan ke baitul mal. Kemudian Rasul pernah menetapkan kebijakan terhadap tawanan perang Badar, apabila seorang tawanan telah mengajar 10 orang penduduk Madinah dalam hal baca tulis, maka tawanan itu akan dibebaskan. Selain itu ada riwayat Khalifah Umar menggaji guru-guru yang mengajar di Madinah sebesar 15 dinar tiap bulannya.
Sementara itu dalam bidang kesehatan, adalah di sistem kapitalis jika masalah kesehatan dibebankan kepada rakyat, meskipun rakyat bergotong royong menanggung beban ini. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat vital yang harus ditanggung oleh negara. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kesehatan rakyatnya, seperti yang dicontohkan Rasul ketika mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir. Beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. Contoh lainnya, ketika Umar menjadi khalifah, beliau juga menyediakan dokter untuk rakyatnya yang sakit. Ini merupakan contoh bahwa pelayanan kesehatan dan penyediaan obat adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara.