oleh

Gempa, Mitigasi Berbasis Tekno Dan Tanggung Jawab Negara

Oleh: Dini Koswarini

Aktivis Islam

Indonesia kembali berduka. Bencana alam gempa bermagnitudo 6,1 terjadi di Jawa Timur pada Sabtu, 10 April 2021. Sebanyak 1.189 bangunan rusak bahkan fasilitas umum di 150 titik pun ikut terkena dampak.

Sedangkan untuk korban jiwa, tercatat korban meninggal 8 orang, luka ringan 36 orang dan luka sedang hingga berat sebanyak 3 orang. (Republika, 11/04/21)

Kondisi tersebut berhasil membuat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan perintah kepada Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya juga pemprov, pemerintah kota, dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. (INews.Id, 11/04/21)

Namun apakah langkah tanggap darurat cukup untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya bencana alam susulan?

Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menekankan pentingnya mitigasi bencana melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, ini poin penting yang harus mulai diterapkan oleh pemerintah.

“Mitigasi dan sistem peringatan dini yang mengedepankan teknologi digital sudah menjadi keharusan. Penerapan ini penting disosialisasi ke masyarakat,” kata Azis. (Merdeka.com, 11/04/21)

Diperlukannya mitigasi, berkaca dari bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun musibah gempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menimbulkan banyaknya korban jiwa.  Agar bencana alam tidak lagi menimbulkan kemadharatan kepada manusia, maka mitigasi menjadi langkah yang harus diambil oleh Pemerintah.

Namun tentunya Mitigasi berbasis teknologi memerlukan perbaikan, waktu, dan anggaran pemulihan yang tidak sedikit. Sehingga wajarlah rasanya jika Negara dengan sistim kapitalime ini nampak abai terhadapnya, karena mitigasi menuntut Negara untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Hal tersebut tentunya tidak menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pemegang modal.

Maka tidak heran, sekalipun sudah 75 tahun merdeka, nyatanya Indonesia belum punya sistem mitigasi bencana yang memadai. (Lokadata, 31/08/2020)

Terbukti, miskinnya mitigasi bencana alam Indonesia tercermin di Jawa, pulau dengan penduduk 150 juta jiwa dan tingkat kepadatan 1.175 jiwa/km2, menjadi salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia itu hanya dilengkapi dengan sistem mitigasi ala kadarnya.

Terlihat pula dari dampak gempa di Jawa timur pada tanggal 10 April 2021, timbulnya banyak kerusakan dan adanya korban jiwa menjadi cerminan, sejauh mana kelayakan mitigasi bencana alam di Indonesia.

Kondisi tersebut tentunya akan ditemukan di Negara dengan sistim kapitalis. Meski sangat wajar rasanya kondisi ini terjadi, sebab negara hanya bertugas sebagai fasilitator, bukan pe-riayah (pengurus). Karena konsep fasilitator dan pe-riayah sangatlah berbeda.

Negara sebagai fasilitator hanya memfasilitasi kebutuhan lembaga-lembaga, baik lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Bahkan kebijakan umumnya terlihat memihak lembaga tertentu atas pertimbangan untung dan rugi.

Lalu bagaimana peran negara sebagai pe-riayah dalam menyiapkan teknologi mitigasi, penanganan bencana yg diiringi infrastruktur memadai?

Khilafah, suatu negara yang menerapkan sistem Islam memiliki langkah konkrit untuk menangani masalah tersebut. Bahkan Negara mendukung penuh segala bentuk penelitian, bahkan memberikan bantuan dana, termasuk bidang mitigasi bencana.

Khilafah pun bertindak tegas dalam kegiatan mitigasi ini dalam aspek pembangunan infrastruktur maupun bangunan privat serta pengaturan tata guna lahan dalam pemanfaatan lahan yang dapat dijadikan tempat bermukim atau tidak dibolehkan sama sekali.

Sebab inti dari kegiatan mitigasi ialah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya bencana alam, atau mengurangi efek dari bencana alam yang tidak dapat dihindari.

Langkah-langkah mitigasi yang umum dilakukan diantaranya:

1.Menyusun standar minimal bangunan yang tahan bencana alam;

2.Memperbarui analisis bahaya dan risiko bencana alam;

3.Penetapan zonasi rawan bencana alam dan pengaturan tataguna lahan;

4.Menyusun peraturan penggunaan bangunan dan standar keamanan; dan pendidikan masyarakat.

Selain itu, penjaminan atas kerusakan akibat bencana alam juga harus dipastikan, selama standar bangunan dan pemanfaatan lahan ditaati dengan baik.

Khilafah tidak mengizinkan praktek asuransi dalam hal penjaminan ini. Penyediaan alokasi dana harus ditetapkan berdasarkan peniaian yang dilakukan oleh ahli mengenai potensi bahaya yang ada pada daerah tertentu dan potensi kerugian yang mungkin diderita ketika terjadi bencana alam.

Nantinya mitigasi akan tergantung pada keselarasan yang tepat dalam perencanaan pembangunan nasional dan di daerah. Efektivitasnya juga akan tergantung pada ketersediaan informasi tentang bahaya bencana alam, risiko darurat, dan langkah penanggulangan yang akan diambil.

Tahap mitigasi, dan siklus manajemen bencana alam secara keseluruhan, menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan publik, dalam hal merekayasa faktor penyebab bencana alam secara struktural atau mengurangi dampak bencana alam pada manusia, properti, dan infrastruktur.

Potensi bencana alam dapat dihindari dengan kebijakan Negara khilafah yang tidak saja didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga oleh nash syariah.

Secara teknis, upaya manajemen bencana alam dalam Islam tidaklah banyak berbeda dengan banyak metode yang telah diterapkan saat ini di seluruh dunia.

Namun perbedaan dalam memandang sumber pencipta bencana alam, yaitu dengan adanya ketetapan Allah azza wa jalla, mengakibatkan ada sedikit perbedaan dalam langkah awal ketika terjadi suatu kejadian bencana alam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah setelahnya, Umar bin Khattab RA.

Suatu kali di Madinah terjadi gempa bumi. Rasulullah SAW lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan berkata, “Tenanglah … belum datang saatnya bagimu.”  Lalu, Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat dan berkata, “Sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian … maka jawablah (buatlah Allah ridha kepada kalian)!”

Sepertinya, Umar bin Khattab RA mengingat kejadian itu. Ketika terjadi gempa pada masa kekhalifahannya, ia berkata kepada penduduk Madinah, “Wahai Manusia, apa ini? Alangkah cepatnya apa yang kalian kerjakan (dari maksiat kepada Allah)? Andai kata gempa ini kembali terjadi, aku tak akan bersama kalian lagi!”

Melihat contoh dari Rasulullah dan Umar bin Khattab, maka langkah awal yang dilakukan ketika terjadi bencana alam ialah bertaubat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana alam tersebut kepada suatu kaum.

Setelah itu barulah melakukan manajemen penanganan bencana alam yang disusun dan dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip “Wajibnya seorang Khalifah melakukan ri’ayah (pelayanan) terhadap urusan-urusan rakyatnya.” (Kampusislami.com, 20/10/2016)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *