oleh

Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 48 Memaknai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” Bagian ke 2

Kang Marbawi

Daulat Rakyat

 

“Apa arti rakyat yang berdaulat, manakala daulat pasar tuan pemodal dan daulat politisi lebih dominan menentukan nasib rakyat?”

Diksi “Rakyat” atau “Kerakyatan” adalah diksi yang sangat kompleks. Realitas sosial “Rakyat” adalah kaum jelatan, tukang pulung, tukang rongsokan, tukang asongan, pedagang angkringan atau pedagang kaki lima, buruh tani, nelayan, pengamen, tukang becak, tukang bakul, kuli angkut, kuli bangunan, supir, supir on line, dan sejuta aktivitas sosial ekonomi golongan bawah lainnya. Pemilik modal dan politisi juga penguasa tak merasa menjadi rakyat. Karena mereka memiliki modal dan kemampuan untuk menentukan nasib rakyat. Tapi mereka menggunakan rakyat untuk mengguk simpati, seolah ”Pro rakyat”!

Diksi “Rakyat” menjadi komoditas para pengambil kebijakan  dan para politisi untuk mendulang anggaran. Dalih pun membuncah seolah air bah ketika membuat argumentasi untuk mangail anggaran dari kas negara. Dengan atas nama dan demi “kesejahteraan rakyat” dan segudang argument lain, disemburkan dalam berbagai bentuk. Tulisan, orasi, pidato, seminar, paparan program dan seabrek alat legitimasi lainnya.

Ya, diksi “Rakyat” dengan “R” besar menjadi tuah yang sakti. Menangguk anggaran berbuah korupsi dan politik “dagang sapi”. Kata rakyat menjadi komoditas bagi penguasa, politisi, pemodal, pengusaha dan segala yang berkaitan dengan rakyat. Semua berebut untuk mengartikulasikan segala hal yang berkaitan dengan rakyat sesuai dengan kesesuaian kepentingannya.

“Rakyat” adalah komoditas. Sekaligus “Rakyat” adalah konsumen bagi semua kepentingan, ekonomi, politik, budaya, sosial, Pendidikan dan agama. Atas nama “Rakyat” semua orang merasa berhak untuk bicara dan didengar serta dituruti. Sebab berabe jika tak menuruti orang yang mengatasnamakan “Rakyat”. Padahal “Rakyat” yang mana yang dia wakili?

Rakyat adalah kumpulan individu dengan kekhasan masing-masing, diam disuatu tempat, dan memiliki kesamaan budaya, bahasa dan artikulasi simbol sosial yang disepakati bersama. Karena “Rakyat” ini butuh keteraturan, maka diantara “rakyat” itu ada yang berperan menjadi “wakil rakyat”, “pengatur rakyat”, “penguasa rakyat”, “pemerintahan rakyat”, “pelayan rakyat”, “menyatut rakyat”, atau apapun yang penting ada kata “rakyat”. Sebab “rakyat” membiayai mereka semua tanpa kecuali. Terwakili kah mereka?

Keterwakilan itulah yang kemudian menjadi mahal. Bahkan untuk menjadi wakil rakyat, harus punya modal besar. Berbilang milyar harus keluar untuk bisa menjadi wakil rakyat. Mewakili rakyat yang disebut di atas. Mahal ya! Ya, mahal, karena jika jadi wakil rakyat harus memikirkan rakyat. Disediakan fasilitas.

Keterwakilan itulah “Daulat Rakyat”. Keterwakilan yang ditujukan untuk “menghamba” kepada rakyat, bukan mengeksploitasi dan memperbudak rakyat. Keterwakilan yang diharapkan dapat mengelola harta kekayaan daulat rakyat berupa sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri tercinta.

“Rakyat” bukan komoditas. “Rakyat” punya daulat yang dititipkan kepada para pemangku kepentingan. Penguasa, anggota dewan yang terhormat, para hakim, para polisi, para tantara dan segala hal lainnya. Atau orang yang memaksa mengatasnamakan daulat rakyat.   Bukan untuk memperkaya kelompok tertentu dan diri sendiri.“Daulat Rakyat” yang dititipkan untuk mengelola hak politik, hak ekonomi, dan warisan kekayaan (sumber daya alam yang melimpah ruah) negeri tercinta. Demi kesejahteraan rakyat! Entah apa indikatornya rakyat yang sejahtera itu? Karena yang terang benderang di tv adalah tontotan para selebritis dan politisi yang betul-betuk sejahtera. Bukan rakyat kebanyakan yang sering menjadi objek acara tv “Berbagi Berkah” para selebritis itu. Mereka tidak sejahtera, bahkan dibawah garis kemiskinan.

“Daulat rakyat” yang tak kuasa dikuasai oleh kapitalisme dan politisasi para politikus dan penguasa. Rakyat yang kemudian tak berdaulat di negeri sendiri. Karena tak kuasa harus membeli air di negeri yang berlimpah air bersih, membeli beras impor dinegeri yang 7,4 juta hektar luas sawahnya, membeli garam impor di negeri yang garis pantainya 108.000 km yang indah dan mampu menghasilkan garam berkualitas, dan miskin dinegeri kaya. Daulat rakyat itu salah satu inti sila ke empat: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Kerakyatan adalah daulat rakyat yang dititipkan kepada kita!

Peringatan hari lahir Pancasila, seharusnya meneguhkan keberpihakan kepada daulat rakyat, bukan daulat pasar yang dikuasai tuan pemodal atau daulat politisi. Tak ada daulat rakyat dalam realitas sosial. Pancasila seharusnya menjadi jangkar lahirnya kebijakan yang menguatkan daulat rakyat, melindungi hajat hidup rakyat. Bukan hajat hidup duli tuan pemodal atau duli tuan politisi. Salam, Kang Marbawi. (290521)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *