Keterwakilan itulah yang kemudian menjadi mahal. Bahkan untuk menjadi wakil rakyat, harus punya modal besar. Berbilang milyar harus keluar untuk bisa menjadi wakil rakyat. Mewakili rakyat yang disebut di atas. Mahal ya! Ya, mahal, karena jika jadi wakil rakyat harus memikirkan rakyat. Disediakan fasilitas.
Keterwakilan itulah “Daulat Rakyat”. Keterwakilan yang ditujukan untuk “menghamba” kepada rakyat, bukan mengeksploitasi dan memperbudak rakyat. Keterwakilan yang diharapkan dapat mengelola harta kekayaan daulat rakyat berupa sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri tercinta.
“Rakyat” bukan komoditas. “Rakyat” punya daulat yang dititipkan kepada para pemangku kepentingan. Penguasa, anggota dewan yang terhormat, para hakim, para polisi, para tantara dan segala hal lainnya. Atau orang yang memaksa mengatasnamakan daulat rakyat. Bukan untuk memperkaya kelompok tertentu dan diri sendiri.“Daulat Rakyat” yang dititipkan untuk mengelola hak politik, hak ekonomi, dan warisan kekayaan (sumber daya alam yang melimpah ruah) negeri tercinta. Demi kesejahteraan rakyat! Entah apa indikatornya rakyat yang sejahtera itu? Karena yang terang benderang di tv adalah tontotan para selebritis dan politisi yang betul-betuk sejahtera. Bukan rakyat kebanyakan yang sering menjadi objek acara tv “Berbagi Berkah” para selebritis itu. Mereka tidak sejahtera, bahkan dibawah garis kemiskinan.
Baca Juga:Nyaris Punah, Seni Tradisi Ronggeng Tayuban DipentaskanGara-gara uang Rp20 Ribu, Ayah Tega Aniaya Anaknya hingga Patah Hidung
“Daulat rakyat” yang tak kuasa dikuasai oleh kapitalisme dan politisasi para politikus dan penguasa. Rakyat yang kemudian tak berdaulat di negeri sendiri. Karena tak kuasa harus membeli air di negeri yang berlimpah air bersih, membeli beras impor dinegeri yang 7,4 juta hektar luas sawahnya, membeli garam impor di negeri yang garis pantainya 108.000 km yang indah dan mampu menghasilkan garam berkualitas, dan miskin dinegeri kaya. Daulat rakyat itu salah satu inti sila ke empat: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Kerakyatan adalah daulat rakyat yang dititipkan kepada kita!
Peringatan hari lahir Pancasila, seharusnya meneguhkan keberpihakan kepada daulat rakyat, bukan daulat pasar yang dikuasai tuan pemodal atau daulat politisi. Tak ada daulat rakyat dalam realitas sosial. Pancasila seharusnya menjadi jangkar lahirnya kebijakan yang menguatkan daulat rakyat, melindungi hajat hidup rakyat. Bukan hajat hidup duli tuan pemodal atau duli tuan politisi. Salam, Kang Marbawi. (290521)