oleh

Industri Pariwisata dalam Pandangan Islam

Oleh Siti Aisah, S. Pd.
(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

Jasa pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggaraannya, baik berupa pelayanan dalam akomodasi/perhotelan, bidang perestoranan, usaha kepramuwisataan, pernak-pernik cendramata dan atraksi kebudayaan setempat inilah yang menjadi fokus dari industri pariwisata. Menurut Undang-Undang Pariwisata no 10 tahun 2009, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Salah satu fokus dari industri kepariwisataan adalah adanya fasilitas rekreasi yang didalamnya terdapat pemanfaatan taman-taman, perkemahan, ruang konser/teater dan lain-lain. Selain itu ada pula taman-taman bertema, museum-museum, hutan lindung, argowisata, kegiatan seni budaya dan keajaiban alam yang termasuk ke dalam atraksi wisata. Dikutip dari jabar.go.id (27/02/2020) Bupati Subang, Kang jimat dalam sambutan yang membahas tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) menyampaikan bahwa dalam era reformasi keterbukaan globalisasi dewasa ini perlu menyimak ulang setiap peraturan yang masih berlaku dalam rangka menguji keefektifan dan akuntabilitasnya pada industri.

Namun dibalik itu semua, ternyata ada beberapa objek wisata di wilayah Kabupaten Subang Selatan yang belum mengantongi perizinan mendirikan bangunan khusus wisata yang dampaknya akan merugikan pemerintah karena tidak tercatatnya pajak hasil tempat usaha yang merupakan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Wilayah PTPN di Subang Selatan yang dialihfungsikan menjadi objek wisata, kini menjadi sorotan. Pasalnya tempat wisata tak berizin itu kemungkinan memiliki dampak negatif lingkungan dan tidak tercium oleh Pajak PAD. Iis Rochati sebagai salah satu aktivis lingkungan hidup menyarankan bahwa “Bukan hanya perizinan yang mesti diurus, tapi pemerintah harus mengkaji untuk meminimalisir dampak negatifnya,”. Sebaliknya, alasan pengelola wisata yang belum memiliki IMB tersebut menuturkan bahwa selama ini pihaknya telak berusah melakukan perizinan. Namun birokrasi yang sulit membuat terhambat keluarnya surat tersebut. Padahal, objek wisata itu sudah beroperasi dan mendatangkan ribuan pelancong. (tribunjabar.com, 27/05/2021)

Sungguh disayangkan, adanya RIPPDA ini seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan di atas. Namun berbelit-belitnya birokrasi dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri kepariwisataan ini masih harus dipertanyakan. Bukan hanya itu, aroma kapitalisasi di bidang ini tercium kuat. Dengan demikian bau dari sekularisme (baca: memisahkan agama dari kehidupan) inipun tak terelakkan lagi.

Di antara beberapa elemen yang tercium kapitalisme ini kerap berputar dalam masalah pajak yang notabene menjadi alat vital kapitalisme. Sehingga dengan modal kecil akan mendapatkan hasil besar. Sayangnya semua ini tidak lagi memedulikan kondisi lingkungan. Tak ayal lagi, di tengah itu semua, keberadaan objek wisata yang telah menjadi industrialisasi ini hanya berfokus untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat apakah hal itu bertentangan dengan Islam ataukah tidak?

Islam mengatur segala aspek kehidupan. Islam yang dijadikan panduan hidup ini akan memperhatikan destinasi wisata bagi warganegaranya dengan syarat terikat hukum syara. Obyek ini bisa berupa potensi alam seperti keindahan alam pegunungan, air terjun, hamparan pantai serta keberagaman flora dan fauna yang berasal dari Sang Maha Indah Allah SWT. Dengan melihat semua ini akan muncul kesadaran akan Kemahabesaran Allah, Dzat yang menciptakannya sehingga semakin mengokohkan iman dan ketakwaan.

Obyek wisata lainnya yang bisa dipertahankan adalah wisata non natural atau kunjungan ke tempat peninggalan bersejarah dari peradaban Islam. Hal ini agar bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menanamkan pemahaman Islam kepada para pengunjung. Sehingga dengan hanya melihat peninggalan bersejarah tersebut dari peradaban Islam maka akan tergambar kehebatan Islam dan umatnya pada masa itu, sehingga mampu menghasilkan produk madaniah yang luar biasa. Dengan demikian obyek wisata ini bisa digunakan untuk semakin mempertebal keyakinan dan keagungan Islam.

Namun bagi wisatawan non-Muslim destinasi wisata alam dan tempat bersejarah ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menanamkan keyakinan akan Kemahabesaran Allah serta sebagai sarana untuk menunjukkan kepada mereka akan keagungan dan kemuliaan Islam, umat Islam dan peradabannya. Dengan demikian destinasi ini bisa menjadi sarana dakwah dan di’ayah (propaganda) untuk menumbuhkan keimanan pada Dzat yang menciptakannya, bagi yang sebelumnya belum beriman dan semakin memperkokoh mereka yang sudah beriman.

Lain halnya dengan destinasi wisata yang notabene merupakan peninggalan bersejarah dari peradaban lain, maka Khilafah dalam hal ini bisa menempuh beberapa cara yaitu: Pertama, jika tempat tersebut adalah tempat peribadatan kaum kafir dan masih digunakan sebagai tempat peribadatannya maka obyek-obyek tersebut akan dibiarkan, namun bangunan ini tidak boleh dipugar atau direnovasi jika mengalami kerusakan. Sedangkan ketika sudah tidak digunakan lagi maka obyek tersebut akan ditutup atau bahkan bisa dirobohkan.

Kedua, jika tempat tersebut bukan merupakan tempat peribadatan yang di dalamnya ada patung makhluk hidup maka akan ditutup, dihancurkan atau diubah. Ataupun sejenisnya yang tidak bertentangan dengan peradaban Islam. Sejarah mencatat, Ketika penaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih gereja Aya Shopia diubah menjadi masjid. Gambar-gambar dan ornamen khas Kristen pun dicat. Setelah itu yang sebelumnya adalah tempat peribadatan Nasrani berubah menjadi masjid yang digunakan untuk melakukan shalat Jumat.

Dengan demikian wisata dalam pandangan Islam adalah terikat dengan hukum syara. Hal ini membutuhkan kajian mendalam tentang Islam serta adanya kesadaran, kemauan, dan keistikamahan agar dakwah Islam selalu tersebar ke penjuru dunia. Hal ini dilakukan agar penerapan Islam sebagai aturan kehidupan yang berasal dari Penguasa Alam Semesta dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi semua.

Wallaahu a’lam bish shawab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *