SUBANG-Hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Ke-2 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Sabtu (29/5) di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang merumuskan 15 poin rekomendasi. Namun ada sejumlah hal yang disoroti dan saran serta rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Subang.
Ketua DPC PDIP Subang Maman Yudia mengatakan, Rakercab II DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang 2021 merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mendorong Kementerian PUPR, segera melakukan normalisasi dan membangun ulang tanggul-tanggul di perairan Cipunagara.
“Banjir 2021 pada Februari lalu tentu menjadi catatan. Belasan kecamatan terdampak dan yang terparah ada di Pamanukan dan sekitarnya,” kata Maman.
Baca Juga:Sekolah Tatap Muka di Karawang Dijadwalkan jadi Tiga ShiftBanyak Kendaraan Terperosok, Galian Gas Bumi Meresahkan Warga
Apalagi, lokasi tanggul Cipungara yang ada sudah sangat rentan jebol untuk menanggulangi Persoalaan Banjir musiman di Wilayah Subang Utara (Pamanukan) yang statusnya sebagai bencana Nasional.
“Jika banjir ini terus terjadi dan dibiarkan tanpa ada solusi, tentu berpotensi mengganggu perekonomian Nasional karena melumpuhkan lalu lintas di jalur Pantura. Seperti kemarin, 2-3 hari Pantura lumpuh total,” ucap Maman.
Sementara, Sekretaris DPC PDIP Niko Rinaldo melanjutkan, DPC PDIP mendukung sepenuhnya Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Bupati Subang.
Sebab didalam terintegrasi upaya meningkatkan produktivitas pertanian guna menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Subang. “Namun masih banyaknya persoalan terkait pertanian, sehingga kami merekomendasikan kepada DPP DPI Perjuangan untuk mendorong Kementerian Pertanian untuk mensuport anggaran atau program pertanian ke Kabupaten Subang,” ungkap Niko.
Disisi lain, sebagai suara dari masyarakat bawah, merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk mendorong Kementerian Pertanian meninjau ulang kebijakan Program Kartu Tani, yang dalam tahapan implementasinya menimbulkan Persoalan baru.
Ia merinci persoalan yang muncul diantaranya terkait dengan pendataan yang tidak akurat, sehingga berdampak terhadap kelangkaan dan keterlambatan pendistribusiaan pupuk bersubsidi.
“Banyak petani yang mengeluhkan belum terdaftar, sehingga belum mendapatkan pupuk,” ucapnya.
Baca Juga:PKS Subang Targetkan 14 Kursi Tahun 2024Omset Anjlok hingga 90 Persen Karena Pandemi Covid-19, Pelaku UMKM di Kabupaten Subang Tak Bisa Bayar Cicilan
Sementara itu, Bupati Subang H Ruhimat sebagai kader yang juga saat ini menjabat Bupati Subang, mengajak semua Kader di setiap tingkatan untuk mengawal dan mensukseskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mewujudkan Subang Jawara.