oleh

Kawasan Wisata Punclut Minim PAD, Ini Penyebabnya

BANDUNG-Keberadaan sejumlah tempat kuliner yang berada di Kawasan Punclut belum bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun wilayahnya masuk KBB.Hal tersebut dikarenakan hingga belum mengantongi izin.

Sopian, Salah seorang pelaku usaha kuliner di Punclut mengakui dirinya tidak memiliki perizinan, sebab hal tersebut terkendala dengan status lahan yang digunakan.

Saya sebagai Pedagang tentu sangat berharap ada ijin usaha dan ijin membangun, itu akan menunjang ketentraman kami sebagai pedagang. Sekaligus dengan otomatis akan ada kintribusi buat Pemda KBB,” Ucapnya. (7/6)

Akan tetapi, menurut Sopian, sejumlah pelaku usaha kuliner di Punclut terkendala dengan adanya status tanah, sehingga sangat sulit untuk mengurus perijinan.

“Ini masalah status lahan tanah disini tanah negara. Kami sebagai masyarakat disini yang mengelola dan memanfaatkan tanah untuk berjualan, kami berharap ada kehadiran pemerintah. Memberikan kepastian hukum yang jelas terkait masalah status tanah ini sehingga menjadi kendala dalam mengurus perijinan,”ucapnya.

Sopian pun siap memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah KBB, jika Pemkab KBB membantu keluarnya perijinan tempat usahanya.

“Tentu kami sangat siap memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD KBB. Kami juga sudah berbicara dengan pedagang lain. Sebelumnya pernah ada dari Pemkab KBB yang akan memungut pajak sebesar 10 persen, tapi disini kami masih kebingungan jika dimintai seperti itu karena sekali laginterkedala perizinan,”Ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wendi Sukmajaya mendorong, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau weekend berapa ribu orang yang datang ke tempat kuliner di Punclut. Tapi itu tidak bisa menghasilkan PAD karena mereka tidak melakukan perizinan. Kalaupun ada retribusi itu hanya masuk ke desa, tidak masuk PAD,” ujar Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmajaya, Minggu (6/6).

Atas hal tersebut, pihaknya menyarankan agar Pemda KBB untuk segera menyelesaikan masalah ini agar keberadaan sejumlah tempat kuliner di Kawasan Punclut bisa menambah PAD bagi KBB.

“Saya menyarankan ke pak Plt Bupati, pak Hengky untuk meminta diskresi lah, khusus wilayah Punclut ini supaya tempat-tempat kuliner ini diberi izin usaha agar bisa menjadi PAD bagi Bandung Barat, selama ini kan belum ada,” katanya.

Menurutnya, upaya itu harus segera dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat karena wilayah Punclut ini masuk wilayah KBB, tetapi untuk PAD-nya hingga saat tidak masuk ke KBB.

“Ayo kita pikirkan bersama-sama agar wilayah Punclut ini distribusinya bisa menjadi PAD bagi Bandung Barat,” kata Wendi.

Selama ini, kata Wendi, para pengusaha restoran maupun hotel yang ada di KBB sangat sulit untuk mengurus perizinan, sehingga keberadaannya tidak menghasilkan PAD bagi KBB.

“Salah satunya ya itu, seperti tempat kuliner yang ada di Punclut. Padahal wilayahnya masuk KBB, tapi PAD-nya tidak masuk sama sekali,” ucapnya.

Hanya saja, Wendi belum bisa memastikan berapa banyak tempat kuliner yang belum mengantongi izin ini, sehingga pihaknya meminta Pemda KBB untuk mendata jumlah tempat kuliner di kawasan Punclut tersebut.(eko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *