oleh

Kronologis Sidang PPKM: Dua Pabrik di Subang Dihukum Denda Rp30 Juta

PAMANUKAN– Sidang tindak pidana ringan di Pamanukan menghadirkan dua cerita menarik. Pertama, ada salah satu pelanggar yang akan dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 200.000, namun di dompetnya hanya ada uang pecahan Rp 20.000 sebanyak 5 lembar serta Rp 50.000 ribu satu lembar.

Sontak, pria tersebut melapor pada hakim dan meminta keringanan. Hakim kemudian memerintahkan orang tersebut untuk memperlihatkan dompet pada penyidik. Penyidik kemudian langsung memeriksa.

“Coba itu tanyakan ke penyidik,” kata Hakim Pengadilan Negeri Subang Aliya Yustitia S.H.

Penyidik memeriksa dan membenarkan terkait isi dompet tersebut yang jumlahnya kurang dari Rp 200.000.

“Itu kamu memang tidak bawa uang lagi atau memang sengaja? Kartu ATM punya?,” tanya Hakim dengan nada bergurau.

Kemudian pria tersebut menjawab, “Ada, tapi tidak ada isinya bu,” ucap pria tersebut.

Hakim kembali menimpali dan tak lama memberikan putusan. Pria tersebut dijatuhi pidana denda sebesar Rp 150.000. Pria tersebut bergeser ke meja pembayaran yang diproses oleh pihak kejaksaan selaku ekskutor dalam sidang tersebut. Selesai.

Satu cerita menarik lainnya, saat dua pelanggar dari 25 pelanggar PPKM Darurat diwilayah pintura yang disidangkan adalah dua perusahaan esensial. Perusahaan yang berorientasi ekspor harus menelan pil pahit menerima denda Rp30 juta. Hakim Aliya Yustitia S.H menghukum kedua perusahaan tersebut dengan jenis pelanggaran berbeda.

Pertama, salah satu pabrik pembuat sodetan yang berbasis di Cipeundeuy harus naik ke meja hijau karena sebelumnya saat razia pabrik sedotan tersebut disegel langsung Bupati Subang H. Ruhimat bersama rombongan Forkopimda Subang Senin (12/7).

Sebab, pabrik tersebut kedapatan tak memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Dalam keterengan Bupati kala itu dan sesuai aturan yang ada, perusahaan industry yang diizinkan beroperasi selama PPKM harus memiliki IOMKI.

“Perusahaan sedotan ini termasuk sektor esensial karena hasil produksinya berhubungan dengan industry pangan dan berorientasi ekspor, jadi harus memiliki IOMKI. Izin IOMKI yang bersangkutan hanya untuk wilayah Bekasi, sedangkan di sini belum,” kata Bupati Ruhimat kala itu.

Saat sidang, Hakim Aliya juga sempat menanyakan pada perwakilan Supervisor yang hadir terkait pelanggaran apa yang dibuat. Namun Supervisor bernama Bambang T.W yang ada berdalih, bahwa izin tersebut telah dikantonginya.

“Itu izin saat kapan? Kalau anda bilang hari ini sudah berizin, tidak mungkin dihadirkan disini. Pastinya saat dilakukan Razia, izin itu belum anda pegang atau memang belum berizin,” ucap hakim saat itu.

Tak lama setelah, membacakan aturan dan pertimbangan-pertimbanganya, Hakim dengan tegas memberikan putusan denda pada perusahaan sedotan tersebut senilai Rp 30.000.000.

Setelah itu, Supervisor yang masih merasa kaget dengan putusan serta “nilai” denda tersebut beralih ke meja pendaftaran. Setelah sempat berbincang, bahwa pembayaran tersebut harus segera dilakukan mengingat putusan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 1×24 Jam. Sebab Kejaksaan juga harus segera menyetorkan denda yang terkumpul untuk disetorkan ke Kas Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Subang Taliwondo SH juga tak ketinggalan memberikan penjelasan langsung pada Supervisor tersebut. “Sebab di sini kami hanya menjalankan putusan pengadilan. Terkait pengurusan nya nanti bisa dibantu Dinas terkait. Hanya soal denda ini maksimal 1×24 jam harus sudah dibayarkan,” kata Taliwondo.

Tak lama supervisor itu menyanggupi meskipun tak langsung membayar dan pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme perusahaan sesegera mungkin.

Sementara untuk kasus kedua, salah satu perusahaan di Pabuaran juga ikut dinaikan ke meja hijau karena diduga melanggar aturan PPKM soal kapasitas work form office (WFO) maksimal 50%.

Sebab, jumlah karyawan di perusahan yang bergerak dibidang pembuatan tas tersebut mempekerjakan total 2.500 karyawan. Dalam pelaksanaanya perusahan tersebut memberlakukan mekanisme pembagian waktu kerja selama 2 shift. Shift Pagi 1300 karyawan masuk dan Shift 2, saat Shift 1 pulang, 1.200 Karyawan shift 2 masuk.

Dinamika sidang kali ini sangatlah berbeda dari Sidang Tipiring sebelumya mengingat, perusahaan tersebut menghadirkan Tim Kuasa Hukum yang dipimpin langsung Asep Rochman Dimyati.

Perdebatan terjadi soal penafsiran 50% WFO dari Intruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut yang dimaksud perusahaan adalah dalam proses produksi per shift nya tetap memenuhi kapasitas 50% dengan sistem pembagian kerja.

Hanya, hakim berpandangan, aturan maksimal staf 50% work from office tersebut seperti yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut sama dengan masih mempekerjakan semua karyawan meskipun dengan pembagian shift.

Perdebatan panjang soal inipun tak terelakan. Bahkan, situasi sempat sedikit menegang saat perdebatan tersebut terjadi.

Namun pada akhirnya, Hakim memberikan penegasan dengan tetap menjatuhi sanksi Rp 30 juta.

“Menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 30 juta rupiah. Apabila tidak diganti, pidana kurungan selama 3 bulan,” Tok. Suara ketok palu hakim.

Dua perusahaan di Subang dijatuhi sanksi masing-masing Rp 30 juta dengan jenis pelanggaran berbeda. Nilai yang terbilang cukup besar dari rentang ancaman sanksi 1 juta – Rp 50 juta bagi pelaku usaha atau industri.(ygi/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *