“Dinkes yang melakukan pembinaan kepada Puskesmas-puskesmas, ketika ada analisis Epidemologi yang dilakukan Dinkes kepada satu wilayah kerja Puskesmas, maka Dinkes akan mengarahkan Puskesmas-puskesmas mana yang rawan, sehingga nantinya Puskesmas akan bekerja lintas sektoral (Satgas Kecamatan, Karangtaruna, MUI, KNPI, semua dikerahkan untuk menyelesaikan hasil analisa Epidemologi” imbuhnya.
Selanjutnya HES juga menyinggung terkait penegakan aturan, yang dinilainya masih lemah, tanpa dilakukan sosialisai yang intens terkait aturan-aturan baru seputar larangan saat Pandemi terjadi.
“Yang ke Empat adalah penegakan aturan, kita lemah melakukan sosialisasi, masih ada masyarakat yang melaksanakan hajatan, intruksi mendagri yg baru itu hajatan dilarang,” jelasnya.
Baca Juga:Musim Pandemi, Angka Perceraian di Subang TinggiJaga Netralitas, Camat Tunjuk Kasipem Dua Kali Jadi PJs
Terakhir, HES sangat menekankan perlakukan terhadap pasien meninggal akibat Covid-19, walaupun menggunakan prokes dalam pemulasaraannya, tapi tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam agamanya masing-masing. “Pemulasaraan jenazah, fraksi gerindra menekankan agar mayat didalam peti itu harus dimiringkan ke arah kiblat sesuai dengan syari’at Islam bagi muslim, Semoga evaluasi ini bermanfaat, untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menangani Pandemi Covid-19,” tandasnya.(use/vry)