oleh

Pemkab Dinilai Kurang Jeli Terapkan PPKM, DPRD Evaluasi Penanganan Covid-19

KARAWANG–DPRD Karawang, menilai masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh eksekutif dalam penerapan PPKM di Karawang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Karawang, H Endang Sodikin Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah evaluasi, terhadap penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

“Pada hari Rabu dan Kamis lalu seluruh Fraksi di DPRD Karawang melakukan kunjungan ke setiap Puskesmas diwilayah pemilihan masing-masing, yang diteruskan ke dalam rapat bersama seluruh Ketua Fraksi, kecuali Ketua Fraksi PKB tidak hadir, membahas hasil kunjungan,” ujar HES, sapaan akrab H Endang Sodikin, Selasa (13/7).

Lebih lanjut HES menyebut, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi seputar penanganan Covid-19 di Karawang, sehingga penting ditindaklanjuti oleh Pemkab Karawang.

“Setelah kami melakukan kunjungan dan dilakukan pembahasan di Internal Fraksi masing-masing, menghasilkan kesimpulan, yang pertama kaitan dengan ketersediaan obat anti virus bagi pasien Isoman. Ini terjadi memasuki minggu ini. Sementara saat ini, para pasien tersebut hanya diberikan obat antibiotik dan vitamin,” katanya.

“Kami juga mengajak untuk memahami keterbatasan yang saat ini terjadi. Dimana ruangan di semua RS sudah penuh hingga Pemkab membangun tenda- tenda darurat. Tidak serta merta yang positif harus dirawat di RS kecuali dengan komorbit atau punya penyakit penyerta,” imbuh HES.

Penularan Covid-19, kata HES juga terjadi kepada Nakes di Puskesmas-puskesmas, sehingga dampaknya terjadi kekurangan Nakes di setiap Puskesmas di Karawang.

“Yang kedua terkait banyaknya petugas Nakes yang juga terpapar dan melakukan isoman, antisipasinya Pemkab perlu melakukan langkah taktis dengan merekrut tenaga pembantu. Mungkin teknisnya bisa oleh BKPSDM, mungkin dengan kontrak 3 bulan sekali atau seperti apa nanti bisa diatur,” katanya.

Pada konteks upaya pemutusan mata rantai penyebaran, HES menekankan agar Pemkab lebih cermat dan maksimal, penerapan istilah 3 T (Testing, tracing dab Tritmen) harus maksimal dilakukan.

“Yang ketiga, keluhan Puskesmas adalah kurangnya kendaraan operasional seperti Ambulan. Kemudian kaitan dengan penerapan 3 T testing, tracing dan tritmen. Kita harus pastikan betul mempunyai ketersediaan obat, alat deteksi baik itu swab anti gen atau Pcr,” kata HES.

“Dinkes yang melakukan pembinaan kepada Puskesmas-puskesmas, ketika ada analisis Epidemologi yang dilakukan Dinkes kepada satu wilayah kerja Puskesmas, maka Dinkes akan mengarahkan Puskesmas-puskesmas mana yang rawan, sehingga nantinya Puskesmas akan bekerja lintas sektoral (Satgas Kecamatan, Karangtaruna, MUI, KNPI, semua dikerahkan untuk menyelesaikan hasil analisa Epidemologi” imbuhnya.

Selanjutnya HES juga menyinggung terkait penegakan aturan, yang dinilainya masih lemah, tanpa dilakukan sosialisai yang intens terkait aturan-aturan baru seputar larangan saat Pandemi terjadi.

“Yang ke Empat adalah penegakan aturan, kita lemah melakukan sosialisasi, masih ada masyarakat yang melaksanakan hajatan, intruksi mendagri yg baru itu hajatan dilarang,” jelasnya.

Terakhir, HES sangat menekankan perlakukan terhadap pasien meninggal akibat Covid-19, walaupun menggunakan prokes dalam pemulasaraannya, tapi tidak melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam agamanya masing-masing. “Pemulasaraan jenazah, fraksi gerindra menekankan agar mayat didalam peti itu harus dimiringkan ke arah kiblat sesuai dengan syari’at Islam bagi muslim, Semoga evaluasi ini bermanfaat, untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menangani Pandemi Covid-19,” tandasnya.(use/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *