Kadis Janjikan Desa Dapat Rp2 M Sampai Rp4 M, Wandiana: Surat Itu Palsu

Kadis Janjikan Desa Dapat Rp2 M Sampai Rp4 M, Wandiana: Surat Itu Palsu
0 Komentar

BANDUNG-Nama dan tandatangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wandiana, dicatut oleh oknum yang menjanjikan akan memberikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan desa total senilai Rp50 miliar.

Pada surat dengan logo Pemda KBB dan kop surat DPMD KBB, tertanggal 24 Mei 2021 tersebut, tertera jelas nama dan tandatangan Kepala DPMD KBB Wandiana. Bahkan dalam surat itu tercantum 23 nama desa yang akan mendapatkan bantuan anggaran ini dengan nilai bervariasi antara Rp2-4 miliar per desa.

Rincian penerima program bantuan ini di Kecamatan Cikalong ada 2 desa, Cipeundeuy 3, Ngamprah 3, Batujajar 3, Cililin 4, Cipongkor 3, Sindangkerta 2, Rongga 2, dan Kecamatan Cihampelas 1 desa. Sementara desa dari wilayah utara KBB seperti Cisarua, Parongpong, dan Lembang, tidak ada dalam daftar.

Baca Juga:Sasar Belasan Ribu Warga Kota Surabaya, BRI Dukung Kemenkes & OJK Sukseskan Program Vaksinasi NasionalTekan Angka Penyebaran COVID-19 saat PPKM, BPJamsostek Bagikan 2.000 Safety Kit

“Surat itu palsu, tandatangan dan nama saya di-scan. Gak pernah ada program tersebut di dinas kami. Itu tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab demi mendapatkan keuntungan pribadi,” tegas Kepala DPMD KBB, Wandiana saat dikonfirmasi, Kemarin

Wandiana menyebutkan, untuk menutup ruang gerak oknum tersebut, pihaknya sudah langsung memberikan surat pemberitahuan secara resmi ke Apdesi dan para kepala desa. Surat itu palsu dan tidak ada program tersebut di DPMD KBB. Pasalnya, oknum yang mengaku tim dari pusat itu mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari dirinya selaku kepala DPMD KBB.

Menurutnya, porgram pemiharaan dan perbaikan jalan desa, dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada di DPMD. Kalaupun ada sebuah program maka akan diinformasikan secara resmi dalam rapat dengan kepala desa. Seperti usulan dari Musrenbang atau pokir. Lagi pula saat ini ada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dimana semua program harus diinput ke sana terlebih dahulu.

“Sekarang program tidak bisa ujug-ujug, harus masuk di SIPD, kalau gak ada di sana berarti gak ada. Makanya saya tegaskan ke kepala desa jangan tertipu, kalau ada oknum yang menjanjikan program perbaikan jalan desa dari DPMD dan meminta imbalan uang laporkan saja,” tuturnya.

Salah seorang pejabat di salah satu kecamatan yang dijanjikan program ini mengaku, sempat melakukan sosialisasi dihadapan para kepala desa. Dirinya mengaku senang dan kepala desa juga antusias mendengar program ini. Mengingat jalan desa di wilayah mereka banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan. Namun pihaknya terkejut ketika beberapa hari lalu mendengar jika program tersebut tidak ada di DPMD KBB, apalagi saat mendapat informasi jika surat itu palsu.

0 Komentar